BNN Ungkap 773 Kasus Tindak Pidana Narkoba dan Psikotropika, 63 Jaringan Terorganisir dari 56 Sindikat Nasional dan 7 Sindikat Internasional
Jakarta, Kabariku – Badan Narkotika Nasional (BNN) memaparkan capaian besar pemberantasan peredaran gelap narkotika sepanjang 2025 dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (3/2/2026).
Di hadapan pimpinan rapat Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dan Wakil Ketua Rano Alfath, Kepala BNN Komjen Pol Suyudi Ario Seto memaparkan pengungkapan ratusan kasus hingga pemutusan puluhan jaringan sindikat nasional dan internasional.
“Capaian di bidang pemberantasan, kami telah mengungkap 773 kasus tindak pidana narkoba dan psikotropika, termasuk membongkar 63 jaringan terorganisir, terdiri dari 56 sindikat nasional dan 7 sindikat internasional,” kata Komjen Suyudi.
Dari pengungkapan tersebut, BNN menangkap 1.214 tersangka. Barang bukti yang disita mencakup berbagai jenis narkotika dalam jumlah besar: sabu 4,01 ton, ganja 2,19 ton, ganja sintetis 2,06 ton, 365 ribu butir ekstasi, kokain 4,7 kilogram, dan ketamin 1,2 ton.
Menurut Kepala BNN, capaian itu merupakan hasil pemetaan intensif jalur distribusi narkoba di tingkat nasional hingga internasional, sekaligus upaya memutus rantai pasok dari hulu ke hilir.
BNN juga menyasar sumber produksi. Sepanjang 2025, lembaga ini memusnahkan 12,78 hektare ladang ganja dalam 14 operasi, dengan total tanaman ganja basah mencapai 109,8 ton atau sekitar 224.500 batang.
“Langkah ini penting agar suplai dari hulu benar-benar terputus,” ujar Suyudi.
Usulan Anggota DPR Turun ke Dapil Sosialisasi Bahaya Narkoba
Dalam raker tersebut, Komjen Suyudi mengusulkan penyesuaian postur anggaran BNN tahun 2026. Dari alokasi saat ini Rp1,39 triliun, BNN mengajukan tambahan Rp1,39 triliun sehingga total usulan pagu menjadi Rp2,9 triliun.
“Penyesuaian ini kami arahkan sepenuhnya untuk menajamkan program, agar setiap rupiah benar-benar bekerja menekan pertumbuhan penyalahgunaan narkotika,” katanya.
Tambahan anggaran itu ditujukan untuk menjaga kesinambungan program strategis, memperkuat layanan kepada masyarakat, serta memperluas jangkauan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
Pada 2026, BNN merencanakan sosialisasi bahaya narkoba secara masif dengan melibatkan pimpinan dan seluruh anggota Komisi III DPR RI untuk turun langsung ke daerah pemilihan masing-masing.
“Untuk aktif berpartisipasi bersama BNN memberikan penyuluhan bahaya narkoba kepada masyarakat di wilayah dapil masing-masing,” jelasnya.
BNN berharap sinergi pemerintah, DPR, dan masyarakat dapat memperkuat pencegahan sekaligus menekan angka penyalahgunaan narkotika.
Komisi III Dukung Tambahan Anggaran
Dukungan datang dari Komisi III DPR RI. Anggota Komisi III Mangihut Sinaga menyatakan pihaknya mendukung usulan tambahan anggaran BNN dengan catatan pengelolaan dilakukan secara proporsional dan akuntabel.
“Komisi III DPR RI mendukung usulan tambahan pagu anggaran BNN tahun 2026 dengan memperhatikan kapasitas fiskal negara serta memastikan alokasinya dikelola sesuai ketentuan,” ujarnya.
Anggota Komisi III DPR Siti Aisyah menyoroti kondisi darurat narkoba yang berdampak hingga lapisan terbawah masyarakat. Ia menyebut lembaga pemasyarakatan mengalami overkapasitas ekstrem akibat dominasi kasus narkotika.
“Lapas over capacity 100 sampai 200 persen. Isinya 70-80 persen kasus narkoba. Ini peringatan serius bagi negara,” kata Aisyah.
Ia juga mengungkap pola peredaran yang kini merambah desa-desa, menyasar buruh tani dan pekerja serabutan melalui skema utang narkoba yang dibayar dengan hasil kerja. Bahkan, menurutnya, narkoba telah menyentuh anak-anak usia sekolah dasar.
“Sudah ada laporan murid kelas lima SD terpapar dan terjerat utang narkoba. Ini sangat mengkhawatirkan,” ungkapnya.
Aisyah menegaskan perlunya penguatan peran BNN sebagai leading sector, termasuk kemudahan akses rehabilitasi bagi masyarakat desa.
Menutup raker, Kepala BNN menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi III DPR RI terhadap penguatan program P4GN melalui tambahan anggaran dan kolaborasi program pada 2026.***
Discussion about this post