Jakarta, Kabariku – Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kementerian Kehutanan, Laksmi Wijayanti, membantah keras pernyataan Bupati Tapanuli Selatan yang menyebut Kemenhut membuka izin penebangan kayu pada Oktober 2025. Laksmi menegaskan tidak ada satu pun izin penebangan kayu yang terbit di Tapanuli Selatan sejak Juli 2025.
“Bupati Tapanuli Selatan pernah mengirimkan dua surat pada Agustus dan November 2025. Beliau meminta agar seluruh pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) di wilayahnya tidak diberikan akses Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH). Permintaan itu sudah kami jalankan dengan tidak membuka satu pun akses SIPUHH di Tapanuli Selatan,” ujar Laksmi dalam keterangan tertulis, Selasa, 2 November 2025.
Kemenhut Sebut Ada Aktivitas Ilegal
Menurut Laksmi, justru terjadi aktivitas ilegal di kawasan PHAT Tapanuli Selatan. Pada 4 Oktober 2025, tim Balai Gakkum Kemenhut bersama pemerintah daerah menangkap empat truk pengangkut kayu dengan total 44 meter kubik dari kawasan PHAT di Kelurahan Lancat.
Ia menambahkan, penghentian layanan SIPUHH sebenarnya sudah diberlakukan sejak Juni 2025 untuk keperluan evaluasi. “Surat Dirjen PHL No. S.132/2025 dikeluarkan pada 23 Juni 2025 untuk menghentikan sementara layanan SIPUHH bagi seluruh PHAT,” kata Laksmi.
Ia menjelaskan, SIPUHH bukan instrumen perizinan melainkan fasilitas penatausahaan kayu yang tumbuh secara alami di wilayah APL atau di luar kawasan hutan negara. Karena itulah, pengawasan pemanfaatan kayu di wilayah PHAT berada dalam kewenangan pemerintah daerah.
“Jika pelanggaran terjadi di kawasan hutan, Ditjen Gakkum Kehutanan akan menanganinya sesuai hukum. Sementara pelanggaran di luar kawasan hutan diproses melalui pidana umum bekerja sama dengan kepolisian dan pemda. Kami tidak berkompromi terhadap penyalahgunaan dokumen HAT dan pemanfaatan kayu ilegal,” tegas Laksmi.
Bupati Tapsel: “Izin Itu Ada, Namanya PHAT”
Di sisi lain, Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu tetap bersikukuh bahwa Kemenhut memang mengeluarkan izin yang berdampak pada munculnya gelondongan kayu ketika banjir terjadi di wilayahnya.
“Memang Kemenhut memberikan izin, izin PHAT namanya, Pengelolaan Hak Atas Tanah,” katanya kepada wartawan.
Gus Irawan mengatakan ia telah mengirim surat ke Kemenhut pada 14 November 2025. Ia mengakui Kemenhut sempat menghentikan layanan pada Juli, dan ia menindaklanjutinya dengan menerbitkan edaran ke camat, lurah, dan kepala desa agar tidak melayani kegiatan PHAT.
“Saya senang karena bagi saya ini merusak tutupan hutan. Maka saya surati seluruh camat, lurah, dan kades untuk tidak melayani PHAT itu,” ucapnya.
Namun, ia menuding penghentian layanan tersebut hanya berlangsung tiga bulan. Setelah itu, menurutnya, penebangan kembali diizinkan tanpa sepengetahuan pemda.
“Kami tidak pernah dilibatkan terkait itu. Tapi dampaknya kami yang merasakan. Masyarakat yang jadi korban. Jadi tolong cek ke lapangan, jangan keluarkan pernyataan yang tidak sesuai kondisi sebenarnya,” ujar Gus Irawan.
Duga Ada Penyimpangan Izin
Gus Irawan menduga kuat adanya penyimpangan dalam pelaksanaan izin yang diberikan Kemenhut. Menurutnya, izin yang diberikan untuk satu lokasi digunakan untuk menebang kayu di lokasi lain.
“Kalau sudah ada izin bukan berarti tidak ada pembalakan liar. Pastikan izin itu dijalankan sesuai di lapangan. Fakta di lapangan tidak sesuai dengan izin,” katanya.
Ia berharap penegakan hukum terhadap pembalakan hutan di Tapanuli Selatan berjalan serius. “Kami mendukung penuh Gakkum Kemenhut turun langsung ke lapangan,” kata Gus Irawan.
Discussion about this post