Kementerian Sosial (Kemensos) tengah menggencarkan akselerasi sinkronisasi data penerima bantuan sosial (bansos), menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto agar distribusi bansos di Provinsi Jawa Barat lebih tepat sasaran dan transparan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul menegaskan, langkah utama untuk mencapai hal itu adalah memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, mulai dari tingkat desa hingga provinsi.
“Kalau data kita sama, mulai dari tingkat desa sampai kementerian, maka program ke depan akan lebih sinkron. Sebaliknya, kalau datanya berbeda-beda, maka akan melahirkan ego sektoral,” ujar Gus Ipul saat Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) bersama Pemprov Jabar dan pemerintah kabupaten/kota di Kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (Dipusipda) Jabar, Kota Bandung, Selasa (11/11/2025).
Gus Ipul menegaskan, sinkronisasi data akan mengacu pada hasil olahan Badan Pusat Statistik (BPS). Lembaga ini akan menjadi penentu indikator sosial dan ekonomi nasional, sementara Kemensos dan pemerintah daerah bertugas memperbarui data di lapangan.
“Datanya nanti adalah data tunggal sosial dan ekonomi nasional. BPS yang menentukan indikatornya, kami membantu memutakhirkan,” jelasnya.
Menurutnya, pemutakhiran data bansos menjadi krusial mengingat nilai anggaran yang terus meningkat. Tahun 2025, pemerintah menyiapkan Rp500 triliun untuk berbagai program bansos, dan pada 2026 diperkirakan melonjak hingga Rp1.000 triliun.
Selain mengandalkan data dari BPS, Kemensos juga membuka ruang partisipasi publik. Masyarakat di tingkat RT hingga desa didorong untuk turut melaporkan kondisi warganya melalui berbagai kanal, seperti platform Cek Bansos, SIK-NG, command center Kemensos, hingga layanan WhatsApp resmi yang tengah disiapkan.
“Caranya mudah, masyarakat bisa kirim data disertai foto dan identitas lengkap jika ada ketidaksesuaian data penerima. Jadi semua ikut terlibat,” ujar Gus Ipul.
Tak hanya itu, Kemensos juga tengah menyiapkan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di setiap desa sebagai tempat pengaduan dan konsultasi sosial masyarakat.
“Misalnya ada warga yang kesulitan menebus ijazah anak, belum dapat pekerjaan, atau merasa belum menerima bansos — bisa langsung datang ke Puskesos. Di sana akan ada pendamping sosial yang membantu,” tambahnya.
Khusus untuk Jawa Barat, pemerintah pusat mengalokasikan Rp14 triliun pada 2025 untuk program bantuan sosial. Dana tersebut akan disalurkan kepada lebih dari lima juta keluarga penerima manfaat (KPM), belum termasuk penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan.
“Saya lupa angkanya persis, tapi lebih dari lima juta KPM. PBI juga cukup besar,” tutup Gus Ipul.
Langkah Kemensos ini diharapkan menjadi titik balik dalam pengelolaan bansos nasional, memastikan bantuan tepat sasaran, data akurat, dan kesejahteraan sosial merata di seluruh pelosok Jawa Barat.***
Discussion about this post