Melihat Proyek Kereta Cepat Whoosh Jakarta-Bandung Secara Objektif dan Konstruktif

Jakarta, Kabariku – Proyek Kereta Cepat Whoosh Jakarta-Bandung perlu dinilai secara objektif dan konstruktif, tanpa dibebani wacana politis yang kontraproduktif. Hal ini ditegaskan Hasanuddin, Koordinator SIAGA 98, dalam pernyataannya Jumat (17/10/2025).

Menurut Hasanuddin, pembangunan infrastruktur transportasi strategis ini merupakan bagian dari upaya modernisasi mobilitas nasional.

Proyek ini, lanjutnya, bertujuan mempercepat konektivitas antarwilayah, menekan biaya logistik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta regional.

“Kereta Cepat Whoosh tetap merupakan pencapaian besar yang dapat menjadi tonggak kemajuan teknologi dan transportasi nasional,” kata Hasanuddin.

Hasanuddin menekankan pentingnya memisahkan antara nilai strategis proyek dengan potensi kelemahan perencanaan dan pembiayaan.

“Jika terdapat indikasi pembengkakan biaya atau perencanaan keuangan yang kurang profesional, hal tersebut harus ditangani melalui evaluasi akuntabel dan audit investigatif independen,” terangnya.

Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas publik, Hasanuddin menyarankan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Kejaksaan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap aspek perencanaan dan pembiayaan proyek.

Sementara itu, pengelolaan hutang dan finansial proyek dapat ditangani oleh pihak pengelola, BP BUMN, dan Danantara, yang memiliki kapasitas serta mandat untuk menata kembali struktur keuangan proyek strategis negara.

“Kritik terhadap tata kelola keuangan tidak boleh mengaburkan nilai strategis proyek ini. Dengan pengelolaan profesional dan transparan, Kereta Cepat Whoosh dapat menjadi simbol kemajuan dan pembelajaran bagi tata kelola pembangunan nasional yang lebih baik,” ujarnya.

Menurup pernyataannya Hasanuddin menegaskan, sikap proporsional dan konstruktif sangat dibutuhkan agar proyek ini tidak terjebak dalam politisasi.

“Dengan demikian, sikap yang proporsional dan konstruktif sangat dibutuhkan, agar proyek ini tidak terjebak dalam pusaran politisasi, melainkan menjadi simbol kemajuan dan pembelajaran menuju tata kelola pembangunan nasional yang lebih baik,” pungkasnya.***

Baca juga :