Kepala Badan Gizi Nasional, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri melakukan penandatanganan Keputusan Bersama tentang Penetapan Daftar Lokasi Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Daerah. Agenda tersebut berlangsung di Kantor Badan Gizi Nasional pada Kamis, (18/09).
Program Makan Bergizi Gratis merupakan bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas kesehatan nasional. Dalam upaya percepatan program MBG, BGN melakukan kolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Dalam Negeri dalam penentuan lokasi pembangunan SPPG yang memenuhi syarat dan terintegrasi dengan sarana dan prasarana umum.
Pada kesempatan tersebut, Dadan Hindayana selaku Kepala BGN menyampaikan bahwa target pembangunan SPPG mengalami peningkatan signifikan. Semula BGN hanya menargetkan 5.000 unit dengan anggaran Rp71 triliun untuk melayani 17,5 juta penerima. Namun, setelah program berjalan, muncul banyak keluhan dari masyarakat karena sebagian sudah menerima manfaat, sementara sebagian lainnya belum. Atas hal itu, Presiden meminta BGN agar mampu memenuhi kebutuhan 82,9 juta penerima hingga akhir 2025.
“Oleh sebab itu, kami bekerja keras untuk mengejar target tersebut. Alhamdulillah, hingga pagi ini sudah berdiri 8.344 SPPG, dan seluruhnya dibangun melalui kontribusi masyarakat,” ujar Dadan.
Kementerian Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo mengatakan pihaknya telah mulai melakukan pembangunan SPPG di beberapa daerah dan akan mengutamakan pembangunan di daerah terpencil dahulu.
“Kami telah menyiapkan prototype SPPG dan mulai membangun unit di beberapa daerah, seperti Jambi, Banjarnegara, dan Kebumen. Dari 1.314 lokasi yang kami survei, sebanyak 264 titik dinyatakan siap dibangun, termasuk di kawasan pos lintas batas negara. Kami akan memprioritaskan pembangunan di daerah-daerah terpencil yang paling membutuhkan layanan gizi,” ucap Dody.
Dody menambahkan bahwa ketersediaan lahan menjadi tantangan utama yang harus segera diatasi bersama pemerintah daerah.
“Kami berharap dukungan penuh dari Pemda agar pembebasan lahan dapat diselesaikan tepat waktu. Dengan kerja sama lintas sektor, target pembangunan SPPG yang ditetapkan Presiden dapat tercapai sesuai rencana,” katanya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan dukungannya untuk turut menyukseskan percepatan program MBG.
“Kami memberikan dukungan penuh melalui pembentukan satuan tugas (satgas) di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Hingga kini, sudah terbentuk 141 satgas di tingkat kabupaten untuk memfasilitasi penyediaan lahan dan memastikan kesiapan lokasi pembangunan,“ tutur Tito.
“Kami pastikan daerah 3T menjadi prioritas. Program MBG sangat penting untuk menekan stunting, membuka lapangan kerja, dan memperkuat rantai pasok lokal,” tambahnya.
Dalam Keputusan Bersama yang telah disepakati semua pihak, tercatat sebanyak 542 titik calon SPPG yang rencananya akan dibangun oleh Badan Gizi Nasional dan 264 titik calon SPPG yang akan dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Dengan adanya kolaborasi lintas sektor ini, harapannya BGN mampu mempercepat pembangunan SPPG sebagai pusat layanan gizi nasional dan pemerataan penerima manfaat program MBG segera tercapai.***
Discussion about this post