Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menerima audiensi Komisi E DPRD Sumatera Utara dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (18/9/2025).
Dalam pertemuan ini, Mensos Gus Ipul meminta para anggota dewan membantu mengawasi jalannya Sekolah Rakyat di Sumatera Utara. “Di sana ada Sekolah Rakyat, mohon untuk diawasi, diperkuat dan jadi model pengentasan kemiskinan yang terintegrasi,” ujarnya.
Di Sumatera Utara terdapat enam titik Sekolah Rakyat. Dua berada di titik Sentra milik Kemensos, kemudian di UIN Sumut Kota Tebing Tinggi, Kota Padang Sidempuan, Kota Medan, dan Kabupaten Tapanuli Selatan.
Menindaklanjuti arahan Gus Ipul, Wamensos Agus Jabo menekankan pentingnya pengawasan dari berbagai pihak lantaran Sekolah Rakyat merupakan salah satu dari tiga mandat utama Presiden Prabowo Subianto yang diberikan ke Kemensos.
Selain memberikan akses pendidikan gratis ke anak-anak dari keluarga miskin, Sekolah Rakyat juga memiliki tujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan. Bahkan, Sekolah Rakyat menjadi miniatur program pengentasan kemiskinan karena memadukan sejumlah program prioritas lain, di antaranya makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan program 3 juta rumah. Setiap siswa beserta keluarganya juga menjadi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).
Saat ini, 100 Sekolah Rakyat rintisan sudah beroperasi di berbagai wilayah Indonesia. Hingga akhir September, jumlahnya ditargetkan bertambah menjadi 165 titik dengan daya tampung 15.895 siswa, didukung 2.407 guru dan 4.442 tenaga pendidik.
Usai mendengarkan paparan Agus Jabo, Ketua Komisi E DPRD Sumatera Utara, Muhammad Subandi, menyampaikan kendala jarak lokasi Sekolah Rakyat yang jauh dengan tempat tinggal siswa, sehingga wali murid terkendala biaya untuk menjenguk anaknya.
Merespons hal itu Agus Jabo menjelaskan terdapat tiga mekanisme untuk menghubungkan siswa dengan orangtua dan sebaliknya. Pertama, melalui tenaga kependidikan yang terdiri dari wali asrama dan wali asuh.
“Nah mereka ini yang nanti yang mengurus anaknya (siswa) untuk berhubungan dengan orang tuanya. Ya misalkan, maaf, diperkenankan untuk bisa video call atau telepon orangtuanya,” jelasnya.
Kedua, orangtua siswa dapat datang ke sekolah pada hari libur. “Silahkan kata Pak Presiden kalau orangtuanya rindu silahkan datang, Pak Presiden bilang kapan saja. Tetapi kemudian kita atur supaya tidak mengganggu proses belajar mengajar untuk lebih baik mereka datang pada hari libur,” terangnya.
Lebih lanjut, Agus Jabo menjelaskan mekanisme kunjungan siswa ketika orangtua tidak mampu untuk datang sekolah. “Ada mekanisme yang ketiga, anaknya pulang. Jadi ada konsep yang namanya pelesir, nah pelesir itu nanti dari sekolah mengantarkan anak-anak ketemu orangtuanya. Ada yang sebulan sekali. Ada yang dua bulan sekali. Nanti diatur baiknya seperti apa kalau ada di Sumatera Utara,” katanya.***
MMenteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menerima audiensi Komisi E DPRD Sumatera Utara dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (18/9/2025).
Dalam pertemuan ini, Mensos Gus Ipul meminta para anggota dewan membantu mengawasi jalannya Sekolah Rakyat di Sumatera Utara. “Di sana ada Sekolah Rakyat, mohon untuk diawasi, diperkuat dan jadi model pengentasan kemiskinan yang terintegrasi,” ujarnya.
Di Sumatera Utara terdapat enam titik Sekolah Rakyat. Dua berada di titik Sentra milik Kemensos, kemudian di UIN Sumut Kota Tebing Tinggi, Kota Padang Sidempuan, Kota Medan, dan Kabupaten Tapanuli Selatan.
Menindaklanjuti arahan Gus Ipul, Wamensos Agus Jabo menekankan pentingnya pengawasan dari berbagai pihak lantaran Sekolah Rakyat merupakan salah satu dari tiga mandat utama Presiden Prabowo Subianto yang diberikan ke Kemensos.
Selain memberikan akses pendidikan gratis ke anak-anak dari keluarga miskin, Sekolah Rakyat juga memiliki tujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan. Bahkan, Sekolah Rakyat menjadi miniatur program pengentasan kemiskinan karena memadukan sejumlah program prioritas lain, di antaranya makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan program 3 juta rumah. Setiap siswa beserta keluarganya juga menjadi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).
Saat ini, 100 Sekolah Rakyat rintisan sudah beroperasi di berbagai wilayah Indonesia. Hingga akhir September, jumlahnya ditargetkan bertambah menjadi 165 titik dengan daya tampung 15.895 siswa, didukung 2.407 guru dan 4.442 tenaga pendidik.
Usai mendengarkan paparan Agus Jabo, Ketua Komisi E DPRD Sumatera Utara, Muhammad Subandi, menyampaikan kendala jarak lokasi Sekolah Rakyat yang jauh dengan tempat tinggal siswa, sehingga wali murid terkendala biaya untuk menjenguk anaknya.
Merespons hal itu Agus Jabo menjelaskan terdapat tiga mekanisme untuk menghubungkan siswa dengan orangtua dan sebaliknya. Pertama, melalui tenaga kependidikan yang terdiri dari wali asrama dan wali asuh.
“Nah mereka ini yang nanti yang mengurus anaknya (siswa) untuk berhubungan dengan orang tuanya. Ya misalkan, maaf, diperkenankan untuk bisa video call atau telepon orangtuanya,” jelasnya.
Kedua, orangtua siswa dapat datang ke sekolah pada hari libur. “Silahkan kata Pak Presiden kalau orangtuanya rindu silahkan datang, Pak Presiden bilang kapan saja. Tetapi kemudian kita atur supaya tidak mengganggu proses belajar mengajar untuk lebih baik mereka datang pada hari libur,” terangnya.
Lebih lanjut, Agus Jabo menjelaskan mekanisme kunjungan siswa ketika orangtua tidak mampu untuk datang sekolah. “Ada mekanisme yang ketiga, anaknya pulang. Jadi ada konsep yang namanya pelesir, nah pelesir itu nanti dari sekolah mengantarkan anak-anak ketemu orangtuanya. Ada yang sebulan sekali. Ada yang dua bulan sekali. Nanti diatur baiknya seperti apa kalau ada di Sumatera Utara,” katanya.***
Discussion about this post