Badan Pangan Nasional Imbau Pemerintah Daerah Cek Kembali Data Penerima, Untuk Keberlanjutan Bantuan Pangan Beras

Dalam program bantuan pangan beras yang telah dipastikan akan dilanjutkan lagi pada Oktober dan November ini, peningkatan aspek ketepatan sasaran penerima menjadi perhatian utama pemerintah. Dengan menggunakan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), penajaman data penerima sangat penting dilaksanakan sebelum pelaksanaan kembali di bulan depan.

Untuk itu, Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi meminta keterlibatan pemerintah daerah untuk membantu pengecekan kembali di wilayah masing-masing. Hal tersebut ia utarakan saat menerima audiensi Bupati Mesuji Elfianah di Jakarta pada Rabu (17/9/2025).

“Terkait pelaksanaan kembali bantuan pangan beras, pemerintah daerah perlu membantu dan memberi masukan, karena pemerintah daerah yang paling tahu kondisi di wilayahnya. Jangan sampai penerima bantuan beras malah diterima pejabat atau keluarga yang berada,” kata Arief.

“Makanya ada penyesuaian data DTSEN yang disampaikan dari pusat ke daerah. Tujuannya jika ada koreksi dari daerah, feedback itu kami terima dan bisa disesuaikan. Ini masih ada waktu, karena kami sementara masih menunggu transfer anggaran dari Kementerian Keuangan. Kira-kira seminggu ini tolong bisa disiapkan pengecekannya,” tambah Arief.

Sebagaimana diketahui, program bantuan pangan beras di tahun 2025 sebagai pelaksanaan perdananya, telah berjalan untuk alokasi 2 bulan, Juni dan Juli. Per 17 September, realisasinya telah tersalurkan sebanyak 363,5 ribu ton atau 99,44 persen dari total target 365,5 ribu ton. Adapun daerah yang belum tuntas dikarenakan sebagian besar memiliki tantangan geografis, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk proses penyaluran.

Sebagai salah satu impak positif penyaluran bantuan pangan beras dapat terlihat pada pergerakan inflasi beras secara bulanan. Inflasi beras secara bulanan di Juli 2025 berada di 1,35 persen dan menjadi angka tertinggi selama 2025. Kendati begitu, inflasi beras berhasil ditekan dan pada Agustus 2025 menjadi lebih rendah di angka 0,73 persen.

Untuk tahapan selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan akan melanjutkan bantuan pangan beras selama 2 bulan di Oktober dan November. Sasaran penerima sebanyak 18.277.083 dengan anggaran Rp 7 triliun. Di samping itu, pemerintah nantinya akan melakukan evaluasi kelanjutannya di Desember tergantung tingkat keoptimalan realisasi program.

Lebih lanjut, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi menjelaskan mengenai pengawasan pelaksanaan program bantuan pangan beras, pihaknya bersama Perum Bulog akan kembali mengikutsertakan Komisi IV DPR RI. Bagi Arief, kesinergian ini bersifat positif agar dapat terwujud check and balance yang transparan.

“Pelaksanaan bantuan pangan beras sebelumnya, pemerintah melakukan monitor dan evaluasi bersama Komisi IV DPR RI. Jadi Komisi IV DPR RI ikut mengawasi di lapangan. Mereka langsung melihat penyalurannya ke penerima dan kalau dirasa ada yang kurang sesuai, langsung disampaikan,” ungkap Arief.

“Harapannya program bantuan pangan beras dapat semakin tepat sasaran, dalam bagaimana menyasar ke keluarga berpenghasilan rendah se-Indonesia. Saudara-saudara kita yang membutuhkan perhatian dapat lebih terbantu dengan pemberian beras pemerintah yang kualitasnya konsisten Bulog terus jaga,” pungkas Arief.

Komoditas beras sendiri, dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan andil terbesar terhadap garis kemiskinan, baik di perkotaan maupun perdesaan. Pada Maret 2025, menurut BPS, beras berkontribusi sebesar 21,06 persen di perkotaan dan 24,92 persen di pedesaan. Oleh karena itu, ketersediaan beras yang berkualitas baik dengan harga terjangkau bagi masyarakat tak henti-hentinya diupayakan pemerintah.***