Bandung, Kabariku – Konten berita yang tidak akurat atau hoaks di media massa maupun media sosial dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap reputasi penyelenggara negara.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat Adi Komar mengungkapkan, mengutip data Komdigi RI tahun 2024, terdapat ribuan konten hoaks di media sosial yang sering luput dari perhatian dan tidak segera diluruskan.
“Hoaks bukan hanya mengaburkan kebenaran, tetapi juga melemahkan kepercayaan, menimbulkan kebingungan, bahkan menghambat penyelesaian masalah jika tidak segera diluruskan,” ujarnya dalam sambutan IKP Talks #7 “Pemetaan Isu & Opini Publik: Peran Media Monitoring Bagi Kehumasan Pemerintah Itu Penting”, Kamis (31/7/2025).
Adi menegaskan, perangkat humas pemerintah memiliki tanggung jawab menjaga persepsi publik tetap positif sekaligus mempertahankan reputasi pemerintah. Untuk itu, media monitoring menjadi kebutuhan strategis.
“Bukan sekadar mengetahui trending topic, tetapi humas harus mampu membuat strategi dan analisis untuk merespons cepat berbasis data. Jadi, kemampuan teknis dan strategi sangat penting,” tegasnya.
Ia mengingatkan, setiap respons harus didukung data dan bukti yang jelas. Pemanfaatan teknologi terkini serta koordinasi antara provinsi, kabupaten, dan kota menjadi kunci agar informasi akurat dan terarah sampai ke masyarakat.
Dalam IKP Talks, peserta mendapatkan materi sekaligus praktik media monitoring dari narasumber Virgana Targa Sapanji, Dosen Program Studi Sistem Informasi Universitas Widyatama Bandung.
Virgana mendemonstrasikan pencarian berita viral menggunakan berbagai alat, mulai dari yang gratis seperti Google Trends dan Google News, hingga yang berbayar sesuai kebutuhan.
“Perangkat humas wajib memonitor berita, terutama yang berkaitan dengan pemberitaan lokal di daerah masing-masing. Reaksi pembaca atau netizen, khususnya yang negatif, harus segera ditangani,” jelasnya.
Virgana menekankan pentingnya strategi komunikasi cepat ketika menghadapi komentar negatif di media sosial atau kanal resmi pemerintah. “Segera berikan jawaban, kontrol isu agar tidak meluas, dan buat strategi yang tepat,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan, media monitoring harus mencakup penelusuran berita terdahulu yang berpotensi muncul kembali terkait kasus terbaru. Konsistensi dalam pernyataan publik menjadi kunci agar tidak terjadi perbedaan informasi.
Kepala Bidang IKP Diskominfo Jabar Viky Edya berharap pengetahuan dari IKP Talks dapat diimplementasikan untuk memperkuat reputasi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Jawa Barat.*
Discussion about this post