BBM Langka, Jember Berlakukan Sekolah Daring dan ASN WFA

Jember, Kabariku –  Kabupaten Jember mengalami kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) sejak Sabtu (26/7) hingga Selasa (29/7), yang berdampak luas pada aktivitas masyarakat. Antrean kendaraan mengular di hampir seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), membuat warga resah.

Banyak warga jember bahkan rela mengantre sejak dini hari demi mendapatkan Pertalite dan Pertamax.

PT Pertamina Patra Niaga menyebut gangguan distribusi akibat penutupan jalan nasional di Jalur Gumitir biang keladinya. Jalan ini yang menghubungkan Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi,

Jalur vital ini ditutup sejak 24 Juli 2025 untuk perbaikan dan diperkirakan akan berlangsung selama dua bulan ke depan, hingga 24 September 2025.

“Penutupan ini berdampak besar terhadap mobilitas masyarakat dan distribusi energi, termasuk BBM dan LPG,” kata Ahad Rahedi, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Senin (28/7).

Ia menyebut total ada 49 SPBU terdampak, terdiri dari 8 SPBU di Bondowoso dan 41 SPBU di Jember.

Menghadapi kondisi ini, Bupati Jember Muhammad Fawait mengambil langkah. Sejak Senin (28/7), Pemkab memberlakukan sistem pembelajaran daring bagi sekolah-sekolah, serta memberikan izin bekerja dari mana saja (Work From Anywhere/WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Kebijakan ini kami ambil untuk meringankan beban masyarakat yang kesulitan mendapat BBM,” ujar Bupati Fawait, Selasa (29/7).

Ia menambahkan, kelangkaan BBM ini berdampak bukan hanya pada mobilitas warga, tetapi juga pada kegiatan ekonomi secara luas.
Bupati juga menegaskan bahwa Pemkab Jember akan terus memantau kondisi lapangan bersama Pertamina. Ia mengimbau warga untuk tidak melakukan panic buying atau membeli BBM secara berlebihan.

“Saya pastikan stok BBM aman. Yang menjadi kendala hanya pada distribusinya. Kami harap masyarakat tetap tenang, dan situasi ini segera kembali normal,” ujarnya.

Pemkab Jember pun akan berkirim surat resmi kepada Pertamina pusat agar menambah kuota dan intensitas distribusi BBM ke wilayah Jember.
“Meskipun kewenangan ada di pusat, kami berkomitmen untuk bersama-sama mencari solusi terbaik atas krisis ini,” tegasnya.***