Seiring Persiapan Pindah Ibu Kota, Status Jakarta Tetap Jadi Pusat Perekonomian

Jakarta, Kabariku- DPR Indonesia, Kamis (28/3/2024) menetapkan status khusus untuk Jakarta, dengan mempertahankan Kota Metropolitan tersebut sebagai pusat perekonomian negara, ditengah rencana pemindahan ibu kota ke pulau Kalimantan.

Indonesia berencana memindahkan ibu kotanya dari Jakarta yang padat, ke Ibu Kota Nusantara (IKN), kota senilai $32 miliar yang sedang dibangun di hutan Kalimantan Timur.

Kota ini merupakan proyek andalan Presiden Joko Widodo, yang berjanji untuk mendistribusikan kembali kekayaan dan pembangunan yang saat ini terkonsentrasi di Jawa, ke seluruh nusantara.

Dewan Aglomerasi akan dibentuk untuk menyelaraskan rencana pembangunan antara Jakarta dan kota-kota satelitnya, menurut salinan Undang-Undang baru tertanggal 18 Maret, lalu.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai musyawarah di DPR mengatakan, Jakarta masih harus berbenah agar bisa bersaing dengan “kota kelas dunia” lainnya setelah pusat pemerintahan dipindahkan ke Nusantara.

“Setelah tidak lagi menjadi ibu kota, masih harus disegel dengan status khusus sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kontribusi terhadap PDB negara,” kata Mendagri.

Seperti diketahui, status DKI Jakarta tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota NKRI dan implementasi Undang Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

Berdasarkan peraturan saat ini, Jakarta akan tetap menjadi ibu kota Indonesia sampai Presiden mengeluarkan keputusan resmi yang menetapkan Nusantara sebagai ibu kota baru, yang diperkirakan akan dilaksanakan pada tahun ini.

Pemerintah pun merencanakan akan mengadakan upacara hari kemerdekaan 2024 pada 17 Agustus di Nusantara dan ribuan pegawai negeri diperkirakan akan pindah kesana pada akhir tahun ini.***

Red/K.101

Baca Juga :