IPW Laporkan Ganjar Pranowo, KPK: Aduan Menjadi Kewenangan KPK Tentu Ditindaklanjuti

Jakarta, Kabariku- Calon Presiden no urut 03 Ganjar Pranowo dilaporkan Indonesia Police Watch (IPW) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi di Bank Jateng. Laporan tersebut telah diterima KPK dan sedang dalam proses verifikasi.

Juru Bicara KP Ali Fikri membenarkan adanya laporan tersebut dan kini KPK segera melakukan langkah untuk merespons laporan dari IPW tersebut.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Terkait laporan tersebut, informasi yang kami terima, benar telah diterima KPK,” ucap Ali dikonfirmasi Kamis (7/3/2024).

Ali memastikan, KPK akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat tersebut. Tentu dengan lebih dahulu melakukan verifikasi dan telaah terhadap data laporan ini.

“KPK mengapresiasi pihak-pihak yang terus gigih mengambil peran dalam upaya pemberantasan korupsi,” kata Ali.

Verifikasi untuk menghasilkan rekomendasi, jelasnya, apakah aduan tersebut layak untuk ditindaklanjuti dengan proses telaah atau diarsipkan.

“Proses vetifikasi dan telaah penting sebagai pintu awal apakah pokok aduan tersebut, sesuai UU yang berlaku, termasuk ranah tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK atau tidak,” jelas Ali.

KPK juga secara proaktif akan menelusuri dan melakukan pengumpulan berbagai keterangan dan informasi tambahan untuk melengkapi aduan yang dilaporan.

“Apabila aduan tersebut menjadi kewenangan KPK tentu akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tutup Ali.

Sebelumnya, IPW melaporkan Ganjar Pranowo (GP) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). atas dugaan korupsi berupa penerimaan gratifikasi dan/atau suap di Bank Jateng. Selain Ganjar, laporan dilayangkan oleh IPW ke KPK juga melaporkan Direktur Utama Bank Jateng periode 2014-2023 bernama Supriyatno.

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengendus adanya cashback yang diperkirakan sekitar 16% dari premi. Dari 16% cashback itu dialokasikan ke sejumlah pihak.

Sebesar 5% untuk operasional Bank Jateng baik di pusat maupun daerah atau cabang, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah daerah atau kepala-kepala daerah.

“Yang 5,5% diberikan kepada pemegang saham pengendali Bank Jateng yang diduga adalah kepala daerah Jawa Tengah dengan inisial GP,” tutur Sugeng. Selasa (5/3/2024).

Menurut Sugeng, korupsi ini diduga terjadi dalam rentang waktu 2014-2023 atau selama dua periode jabatan Gubernur Ganjar Pranowo.

“Kalau dijumlahkan semua mungkin lebih dari Rp100 miliar, untuk yang 5,5% itu,” ujar Sugeng.

Sugeng menduga, karena penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu 30 hari, ada dugaan pidana yang telah terjadi. Dia menegaskan, laporannya kali ini sudah diterima oleh bagian pengaduan masyarakat KPK.

“(Pejabat yang diadukan) jadi pertama S mantan Dirut Bank Jateng 2014-2023 kemudian juga GP,” imbuh Sugeng.***

Red/K.101