Polda Metro Jaya Sebaiknya Hentikan Penyelidikan Bocornya Dokumen KPK, Berikut Penjelasan SIAGA 98

Jakarta, Kabariku-  Polda Metro Jaya dapat menghentikan penyelidikan terkait bocornya dokumen penyelidikan KPK di Kementerian ESDM dengan mempedomani simpulan hasil pemeriksaan pendahuluan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK).

Demikian diungkapkan Koordinator SIAGA 98, Hasanuddin, dalam siaran persnya, Rabu 21 Juni 2023.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Hasanuddin membeberkan lima alasan mengapa PoldaMetro Jaya bisa menghentikan pengaduan masyarakat terkait dugaan bocornya dokumen KPK, tersebut.

Pertama, Dewan Pengawas KPK dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Dan atas dasar kewenangan tersebut, laporan dugaan bocornya dokumen tersebut telah diperiksa oleh Dewan Pengawas KPK, dengan simpulan bahwa Firli Bahuri selaku Ketua KPK dinyatakan tidak terbukti membocorkan dokumen dimaksud,” jelas Hasanuddin.

Sebagaimana diketahui, katanya, laporan yang ditangani Polda Metro Jaya saat ini materi dan substansinya sama.

“Kedua, kami berpendapat, Polda Metro Jaya dapat melakukan penyelidikan jika ada laporan dari KPK (Dewan Pengawas KPK), sebab klasifikasi dugaan dokumen rahasia negara tersebut adalah dokumen penyelidikan dimana KPK sebagai pengguna dokumen tersebut dan pihak yang berkepentingan, serta pengawasannya secara teknis menjadi kewenangan KPK,” tambahnya.

Ketiga, atas dasar bahwa pemilik dokumen penyelidikan tersebut adalah KPK, dan pengawasan teknis atas dokumen tersebut adalah kewenangan KPK, serta Dewas KPK sebagai pihak yang berkepentingan dan memiliki kewenangan tidak merekomendasikan lebih lanjut, maka seyogyanya Polda Metro Jaya menghentikan dugaan bocornya dokumen tersebut dengan dasar tersebut di atas, dan simpulan hasil dari pemeriksaan pendahuluan Dewas KPK;

Keempat, oleh karena Firli Bahuri sebagai Ketua KPK sudah dinyatakan tidak cukup bukti membocorkan dokumen sebagaimana dimaksud, maka, saatnya KPK (Pimpinan KPK) melakukan penyelidikan tersendiri, dan mendalami pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan Dewas KPK untuk tujuan pengawasan internal dan perbaikan sistem;

Kelima, tegas Hasanuddin, Polda Metro Jaya dapat juga mempelajari tindaklanjut penanganan dugaan bocornya dokumen KPK terkait peristiwa yang serupa, di antaranya;

-Draft surat perintah penyidikan (Sprindik) atas nama Anas Urbaningrum terkait kasus korupsi Hambalang di era Ketua KPK, Abraham Samad;

-Bocornya Sprindik atas nama Jero Wacik selaku Menteri ESDM terkait dugaan suap di lingkungan SKK Migas di era Tertera pula tanda tangan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto;

-Bocornya Sprindik atas nama Rachmat Yasin selaku Bupati Bogor terkait kasus pemberian izin di Bogor, dan;

-Bocornya Sprindik atas nama Setya Novanto selaku Ketua DPR terkait kasus PON di Riau.

“Terakhir, dugaan bocornya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Sistem Pemilu sebagaimana disampaikan oleh Prof. Denny Indrayana,” ujarnya.***

Itulah lima alasan mengapa Polda Metro Jaya seyogyanya menghentikan tindaklanjut penanganan perkara bocornya dokumen penyelidikan KPK di kementerian ESDM seperti dibeberkan Koordinator SIAGA 98.***

Red/K-1000