Jakarta, Kabariku- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang tahun 2022 telah melakukan 10 kali Operasi Tangkap Tangan (OTT). Jumlah tersebut lebih banyak dari tahun sebelumnya yakni enam kali tangkap tangan.
Secara rinci, OTT yang dilakukan KPK selama tahun lalu yakni kepada enam kepala daerah, satu pimpinan DPRD, dua hakim, dan satu rektor universitas negeri.
“Terhitung sebanyak 10 kegiatan tangkap tangan telah dilakukan KPK di tahun 2022. Dari kegiatan tersebut, 60 orang ditetapkan sebagai tersangka,” demikian disampaikan akun Twitter resmi @KPK_RI, dikutip Jum’at (3/2/2023).
Berikut daftar ditangkap melalui OTT oleh KPK selama 2022 diantaranya;
OTT pertama dilakukan pada Rabu, 5 Januari 2022. KPK saat itu melakukan OTT terhadap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi atau Pepen.
Dalam OTT ini Tim Satgas KPK juga mengamankan sejumlah uang diduga kuat berkaitan dengan praktik suap.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan Rahmat Effendi menjadi tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi yang berhubungan dengan pembebasan lahan.
OTT kedua dilakukan Rabu, 12 Januari 2022 terhadap Bupati Penajam Paser Utara (PPU) saat itu, Abdul Gafur Mas’ud terlibat dalam pengadaan barang dan jasa serta perizinan di kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Sebanyak 11 orang di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur terjaring operasi tangkap tangan (OTT), salah satunya orang nomor satu di Penajam Paser Utara itu ditangkap oleh tim KPK di sebuah Pusat Perbelanjaan di Jakarta.
Berikutnya, OTT ketiga terhadap mantan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin.
Bupati Langkat ditetapkan sebagai tersangka suap terkait kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa Tahun 2020-2022 di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.
Sebelumnya, tim penyidik KPK melakukan pemeriksaan selama 1×24 jam setelah dilakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), Selasa (18/1/2022) malam. 7 orang diamankan dalam giat OTT ini.
OTT keempat dilakukan terhadap Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Itong Isnaeni Hidayat.
KPK menetapkan Hakim Itong sebagai tersangka penerima suap. Selain Itong, KPK juga menjerat panitera pengganti pada PN Surabaya, Hamdan, sebagai tersangka penerima suap.
Sementara sebagai tersangka pemberi suap, KPK menetapkan pengacara dan kuasa dari PT Soyu Giri Primedika, Hendro Kasino.
Jaksa KPK mendakwa Itong Isnaeni Hidayat menerima suap mencapai Rp 1,4 miliar atas terkait kasus suap dan gratifikasi.
Pada April 2022, KPK melakukan OTT kelima yang menjerat Bupati Bogor Ade Yasin.
Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan giat operasi tangkap tangan (OTT) sejak Selasa (26/4/2022) malam hingga Rabu (27/4/2022) pagi. OTT dilakukan di daerah Jawa Barat.
Bupati Bogor Ade Yasin akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021.
Dalam kasus ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan delapan tersangka.
OTT keenam, KPK melakukan terhadap eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti pada Juni 2022.
KPK menetapkan mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perizinan di wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta.
Haryadi dijadikan tersangka bersamaan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta, Nurwidhihartana dan Sekretaris Pribadi merangkap ajudan Haryadi, Triyanto Budi Yuwono. Ketiganya dijerat sebagai tersangka penerima suap.
Sementara sebagai pemberi suap, KPK menetapkan Vice President Real Estate PT Summarecon Agung Tbk, Oon Nusihono.
OTT ketujuh, dilakukan pada Agustus 2022. Saat itu, KPK mengamankan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo.
KPK menetapkan Bupati Mukti Agung Wibowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.
Mukti ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama Komisaris PD Aneka Usaha Adi Jumal Widodo (AJW).
Sementara sebagai tersangka pemberi suap, KPK menjerat Pj. Sekda Slamet, Kepala BPBD Sugiyanto, Kadis Kominfo Yanuarius Nitbani, dan Kadis PU Mohammad Saleh.
OTT kedelapan dilakukan KPK terhadap Rektor Universitas Lampung (Unila) Karomani pada 20 Agustus.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sejumlah uang dalam mata uang rupiah dalam operasi tangkap tangan (OTT) Rektor Universitas Lampung (Unila) Prof Karomani.
Dalam OTT yang digelar di Bandung, Lampung dan Bali ini selain uang, penyidik KPK juga menyita catatan keuangan.
Diungkapkan, KPK total telah mengamankan delapan orang terdiri dari Rektor, Wakil Rektor 1, Dekan FT (Fakultas Teknik), dosen, dan pihak swasta.
OTT kesembilan dilakukan KPK terhadap Hakim Agung Sudrajad Dimyati.
KPK menyatakan telah melakukan tangkap tangan terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA), dalam OTT yang dilakukan di Jakarta dan Semarang ini Tim Penyidik melakukan penyitaan sejumlah uang pecahan mata uang asing
Terbaru, KPK melakukan OTT kesepuluh terhadap Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simandjuntak.
KPK menetapkan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak sebagai tersangka pada Kamis 15 Desember 2022. Ia diduga menerima uang suap Rp5 Miliar dari pengurusan alokasi dana hibah APBD DPRD Jawa Timur.
Diketahui, Deputi Penindakan KPK telah melakukan 113 penyelidikan dan 120 penyidikan sepanjang 2022, jumlah penyidikan ini lebih banyak dibanding pada 2021.
Sepanjang 2022 KPK menangani sejumlah perkara yang menyeret perhatian publik. Kasus itu seperti korupsi penerimaan mahasiswa baru di Unila. KPK saat ini masih mengembangkan suap penerimaan mahasiswa baru Unila dengan memeriksa beberapa kampus lainnya.
Selain itu KPK juga melakukan penyelidikan suap pengurusan perkara yang menyeret hakim MA Sudrajat Dimyati. Pengusutan kasus ini terus bergulir hingga KPK menetapkan tersangka baru. Total sudah ada 14 tersangka dalam dugaan main perkara hakim MA.
Kasus korupsi APBD Papua yang menyeret Gubernur Papua Lukas Enembe juga terus dilakukan. KPK menyatakan dalam proses penanganan kasus tersebut, muncul dinamika sosial yang terjadi di sebagian masyarakat Papua.
Memberantas korupsi di Indonesia bukan pekerjaan mudah dan perlu kerja berkelanjutan yang melibatkan semua pihak.
Tiga strategi pemberantasan korupsi yang tengah dijalankan di Indonesia, KPK menyebutnya: Trisula Pemberantasan Korupsi.
Layaknya trisula yang memiliki tiga ujung tajam, Trisula Pemberantasan Korupsi memiliki tiga strategi utama, yaitu Penindakan, Pencegahan, dan Pendidikan.***
Red/K.000
BACA juga Berita menarik Seputar Pemilu KLIK disini
Discussion about this post