KPK Nyatakan Bupati Memberano Papua Resmi DPO Terkait Dugaan Korupsi

JAKARTA, Kabariku- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini telah menetapkan Tersangka dalam  perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Memberamo Tengah Provinsi Papua.

Jurubicara (Jubir) Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri, SH., menyatakan , KPK nyatakan, telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait dugaan TPK tersebut berupa pemberian dan penerimaan suap serta gratifikasi terkait pelaksanaan berbagai proyek di Pemkab Mamberamo Tengah Provinsi Papua.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Benar, KPK nyatakan Bupati Mamberamo Papua, resmi masuk dalam DPO,” kata Ali Fikri. Senin (18/7/2022).

Penetapan DPO Bupati Mamberamo Papua Ricky Ham Pagawak (RHP) berdasarkan surat bernomor: R/3992/DIK.01.02/01-23/07/2022, diduga yang bersangkutan melarikan diri ke Papua Nugini.

Ali menjelaskan, Untuk mengungkap keberadaan Tersangka (RHP), Tim Penyidik telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada berbagai pihak, diantaranya orang-orang terdekat Tersangka yang diduga turut membantu proses pelarian Tersangka.

“Saat ini tim masih menganalisa berbagai keterangan pihak dimaksud,” jelasnya.

Diketahui, RHP Bupati Mamberamo Tengah periode 2013–2018 dan 2018–2023, dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan KPK dalam kapasitasnya sebagai tersangka.

KPK kemudian melakukan upaya hukum jemput paksa terhadap RHP beberapa waktu lalu. Namun berhasil melarikan diri saat dijemput paksa KPK.

Ali menegaskan, Melakukan persembunyian atau penghindaran atas proses penegakkan hukum secara sengaja dapat dikenai pidana.

“KPK meminta para pihak tidak membantu Tersangka melakukan persembunyian atau penghindaran atas proses penegakkan hukum secara sengaja. Karena dapat dikenai pidana merintangi proses penyidikan perkara,” tegas Ali.

Dengan status DPO ini, KPK mengimbau masyarakat yang mengetahui keberadaanya dapat segera melaporkan kepada KPK atau aparat lainnya agar bisa segera dilakukan penangkapan.

“Karena tentu telah menjadi komitmen KPK, aparat penegak hukum, serta seluruh elemen masyarakat, bahwa korupsi adalah musuh pembangunan nasional dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera,” beber Ali.

Dalam pencarian ini, KPK juga mengapresiasi pihak Kepolisian khususnya Polda Papua yang turut membantu dalam pencarian DPO dimaksud.***

Red/K.000