24th Reformasi ‘Puncaknya Oligharkys Kuasa’

oleh
Andrianto
Pelaku Reformasi 1998

Kabariku- Musuh utama Reformasi adalah kekuasaan yang hagemonistik sehingga Negara begitu kuat mencengkram hingga menjadi Otoriter.

Dulu perangkat hukumnya UU Subversi dan Pasal karet Hatzai Artikelen Pasal 134/136 KUHP tidak terhingga Aktivis yang dipenjara termasuk penulis.

Akhirnya akumulasi krisis moneter yang melanda Asia hingga menghukum para macan asia termasuk Indonesia tersingkapnya budaya KKN yang parah.

Rezim Orbapun tumbang…

Kini setelah 24 tahun apa relevansi Reformasi saat ini?
Setelah tujuh tahun Jokowi kuasa!

Malah terjadi lagi hagemonistik yang otoriter dengan senjata pemukulnya UU ITE dan UU no 1/1946 sudah tidak terhitung banyaknya Aktivis yg masuk penjara, misal;
Habib Riziq, Ratna Sarumpaet, Syahganda, Jumhur Hidayat, Akbar Husin, Jalih Pitung, Rijal Kobar dll.

Belum lagi yang ditangkap dan disiksa aparat namun tidak berlanjut ke persidangan dalam peristiwa tragedi Bawaslu Mei 2019, demo penolakan UU KPK, UU Omnibus law dll.

Bahkan ada upaya pula mau mengamandemen UUD untuk Perpanjangan Jabatan Presiden.

Yang ironi KKN bak subur kembali menyentuh kekeluarga terdekat Presiden yang sudah dilaporkan kawan Aktivis 98 Ubedilah Badrun ke KPK.

Yang miris para Cukong dan Taipan berwujud Oligahrkys sudah ikut cawe-cawe di balik adanya policy UU Minerba/2020 pengerukan SDA semisal Batubara, Nikel, Bauksit dll. Termasuk ngototnya IKN ada bau amis Oligarkhys.

Sementara kualitas Demokrasi tidak makin baik.

Status Quo rezim begitu terlihat dengan dipertahankannya Presiden Threshold 20%. Biaya pemilupun makin selangit sudah di putus 76 Triliun. Angka yang besar 40x lipat biaya Pemilu ’99 yang masih terbaik setelah pemilu 1955.

Kini rakyat berharap ada kekuatan perubahan yang bisa kembali meluruskan Reformasi yang makin tergerus di era Jokowi ini.

Di tengah ancaman krisis ekonomi yang kian jelang semoga bisa terwujud sehingga Pemilu bisa selekasnya dengan aturan main yang kontributif terhadap kemauan Rakyat yang ingin Presiden tidak lagi modal pencitraan yg di sokong Oligarkys.

Harus terwujud dengan Nol Persen PT dan Penyelenggaran Pemilu seperti tahun ’99 ada wakil Parpol.

Kalo bisa cepat makin baik kenapa tidak..?

22 Mei 2022