Menegaskan Koalisi Prabowo-Jokowi: Ketika Bayang-Bayang Jokowi Tetap Mengiringi Pemerintahan Prabowo

oleh :
Hasanuddin
Koordinator SIAGA 98

Kabariku – Secara formal, pemerintahan Prabowo Subianto dibentuk melalui mekanisme konstitusional dengan dukungan koalisi partai politik. Namun, secara politik, pemerintahan saat ini juga dapat dibaca sebagai sebuah koalisi kepemimpinan antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo (kini mantan presiden).

Pandangan ini muncul karena masih kuatnya nama Jokowi dalam ruang publik.

Hal tersebut menjadi pembeda dengan pemerintahan Jokowi pada dua periode sebelumnya.

Saat itu, kekuatan utama pemerintah dibangun melalui koalisi partai politik.

Negosiasi, pembagian peran, dan konsolidasi kekuasaan lebih banyak ditentukan oleh hubungan antarpartai sebagai penopang stabilitas pemerintahan.

Sebaliknya, pada pemerintahan Prabowo, pembahasan politik kini berkisar pada peran Jokowi bahkan selalu berakhir pada nama Jokowi dibalik berbagai peristiwa politik, dan koalisi partai nyaris hilang dari perdebatan; partai politik menjadi marginal.

Perhatian publik justru selalu tertuju pada relasi politik antara Prabowo dan Jokowi. Setiap kebijakan strategis, setiap dinamika kabinet, hingga berbagai keputusan penting kerap dikaitkan dengan posisi atau pengaruh Jokowi, bahkan pada berbagai peristiwa fenomenal, termasuk dalam peristiwa penyidikan Program Badan Gizi Nasional dan Jampidsus, Febri Adriansyah.

Akibatnya, nama Jokowi hampir tidak pernah lepas dari setiap pembicaraan mengenai arah pemerintahan saat ini.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa transisi kepemimpinan belum sepenuhnya diikuti oleh transisi persepsi publik.

Di satu sisi, kesinambungan dapat menjadi modal untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan pembangunan.

Namun di sisi lain, kondisi ini juga menghadirkan tantangan bagi Prabowo untuk membangun identitas kepemimpinannya sendiri yang berdiri di atas legitimasi politiknya sebagai presiden terpilih.

Selama Jokowi masih menjadi rujukan utama dalam membaca berbagai kebijakan pemerintah, ruang publik akan terus menempatkan pemerintahan Prabowo dalam bayang-bayang pendahulunya.

Setiap keberhasilan maupun kritik terhadap pemerintah berpotensi tetap menyeret nama Jokowi ke dalam perdebatan, baik sebagai simbol keberlanjutan maupun sebagai figur yang dinilai masih memiliki pengaruh politik.

Pada akhirnya, pemerintahan Prabowo menghadapi tantangan yang berbeda dari pemerintahan sebelumnya.

Jika Jokowi dituntut menjaga soliditas koalisi partai politik, maka Prabowo juga dituntut membangun persepsi publik bahwa pemerintahannya memiliki arah, karakter, dan otoritas yang mandiri.

Selama persepsi tentang adanya koalisi kepemimpinan Prabowo–Jokowi masih kuat, sosok Jokowi akan terus disebut-sebut dalam setiap dinamika politik nasional, sehingga batas antara pemerintahan lama dan pemerintahan baru akan terus menjadi bahan perdebatan.

Selalu saja, ada bayang-bayang Jokowi.*

Jakarta, 13 Juli 2026