Presiden Kembali Bubarkan 10 Lembaga Negara, Berikut Daftarnya

KABARIKU – Presiden RI Joko Widodo kembali membubarkan lembaga negara non struktural. Kali ini lembaga negara yang dibubarkan sebanyak 10 lembaga.

Pembubaran lembaga-lembaga tersebut didasarkan atas Perpres Nomor 112 Tahun 2020 yang ditandatangani Presiden pada 26 November 2020 lalu. Alasannya, efisiensi dan efektivitas untuk mencapai rencana strategis pembangunan nasional.

“Bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan serta untuk mencapai rencana strategis pembangunan nasional perlu membubarkan 10 lembaga nonstruktural.” Demikian salah satu bunyi Perpres Nomor 112 Tahun 2020 yang dilihat Kabariku, Senin (30/11/2020).

Dengan demikian, semua peraturan yang berhubungan dengan 10 lembaga ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Berikut 10 lembaga negara yang dibubarkan Presiden Jokowi:

1.Dewan Riset Nasional
2.Dewan Ketahanan Pangan
3.Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura
4.Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan
5.Komisi Pengawas Haji Indonesia
6.Komite Ekonomi dan Industri Nasional
7.Badan Pertimbangan Telekomunikasi
8.Komisi Nasional Lanjut Usia
9.Badan Olahraga Profesional Indonesia
10.Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia

Semua tugas, fungsi, pendanaan, dan kepegawaian ke-10 lembaga negara tersebut kemudian dialihkan ke kementerian terkait, yaitu:

1.Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Dewan Riset Nasional)
2.Kementerian Pertanian (Dewan Ketahanan Pangan)
3.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Perhubungan *(Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura)
4.Kementerian Pemuda dan Olahraga (Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, dan Badan Olahraga Profesional Indonesia)
5.Kementerian Agama (Komisi Pengawas Haji Indonesia)
6.Kementerian Koordinator bidang Perekonomian (Komite Ekonomi dan Industri Nasional)
7.Kementerian Komunikasi dan Informatika (Badan Pertimbangan Telekomunikasi, dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia)
8.Kementerian Sosial (Komisi Nasional Lanjut Usia)

Dengan demikian, di era pemerintahan Jokowi sudah 33 lembaga negara yang dibubarkan. Berikut rinciannya:

Pada tahun 2014 ada 10 lembaga negara yang dibubarkan, yaitu:

1.Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional
2.Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
3.Dewan Buku Nasional
4.Komisi Hukum Nasional
5.Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional
6.Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan
7.Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
8.Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
9.Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia
10.Dewan Gula Indonesia

Tahun 2015 ada dua lembaga yang dibubarkan:
1.Badan Pengelolaan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan, dan Lahan Gambut
2.Dewan Nasional Perubahan Iklim

Kemudian tahun 2016 ada 10 lembaga negara, yaitu:

1.Badan Benih Nasional
2.Badan Pengendalian Bimbingan Massal
3.Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan
4.Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan dan Pulau Karimun
5.Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi
6.Dewan Kelautan Indonesia
7.Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan bebas
8.Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
9.Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis
10.Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (Perpres Nomor 124 Tahun 2016)

Tahun 2017, ada satu lembaga yaitu:

1.Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Perpres Nomor 21 Tahun 2017) (Ref)