Soal Isu Awasi Gibran, Gerindra Ungkap Potensi Pecah Belah di Internal Pemerintah

Jakarta,Kabariku.com – Fraksi Partai Gerindra DPR RI membantah keras kabar yang beredar di media sosial mengenai adanya instruksi khusus untuk mengawasi pergerakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Isu tersebut disebut tidak benar, menyesatkan, dan berpotensi memecah belah hubungan di internal pemerintahan.

Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI Bambang Haryadi menegaskan tidak pernah ada rapat yang membahas ataupun mengeluarkan perintah terkait pengawasan terhadap Wakil Presiden sebagaimana informasi yang beredar.

“Saya selalu hadir dan ikut memimpin rapat-rapat di Fraksi Gerindra dan tidak ada perintah maupun pembahasan hal tersebut,” kata Bambang dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan, agenda yang sebenarnya dibahas dalam rapat Fraksi Gerindra adalah instruksi kepada seluruh anggota DPR dari partai tersebut untuk memantau kondisi ekonomi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.

Selain itu, para legislator juga diminta memastikan berbagai program pemerintah berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Yang ada adalah perintah untuk mengawasi ketersediaan pangan dan harga sembako di daerah pemilihan semua anggota DPR agar kita dapat memastikan kondisi masyarakat tetap terjaga daya belinya,” ujar Bambang.

Menurut dia, informasi yang berkembang di ruang publik perlu disampaikan secara berimbang dan berdasarkan fakta. Bambang menegaskan Partai Gerindra tetap berada dalam barisan yang mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Dan hubungan keduanya sangat baik. Ini gosip tidak benar dan cenderung memprovokasi dan mengadu domba,” ujarnya.

Bambang menjelaskan, Fraksi Gerindra menghormati kebebasan pers sebagai bagian penting dalam demokrasi. Namun demikian, ia menekankan bahwa setiap pemberitaan harus mengedepankan akurasi dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Atas tudingan yang dinilai tidak berdasar tersebut, Partai Gerindra menyatakan akan mengambil langkah hukum dengan melayangkan somasi kepada pihak terkait.