Jakarta, Kabariku – Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN LMND) menanggapi surat terbuka Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM) yang dikirimkan kepada United Nations Children’s Fund (UNICEF) terkait tragedi kemanusiaan yang menimpa seorang siswa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur (NTT).
LMND menilai tragedi tersebut tidak boleh dipolitisasi dengan narasi yang menyimpulkan seolah-olah kebijakan pendidikan nasional gagal total dan negara abai terhadap hak anak.
Sekretaris Jenderal LMND, Julfikar Hasan, menegaskan pihaknya memiliki sikap yang sama dalam mengecam peristiwa tersebut.
Namun, ia mengingatkan agar persoalan tidak disederhanakan dengan menyalahkan kebijakan nasional tanpa melihat data dan konteks yang lebih luas.
“Ini tragedi kemanusiaan yang tidak boleh terulang. Tapi jangan menjadikan penderitaan anak sebagai alat politik dengan narasi bahwa negara tidak peduli pendidikan. Itu tidak sesuai dengan data,” kata Julfikar, dikutip Sabtu (7/2/2026).
Julfikar memaparkan, berdasarkan APBN 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun atau sekitar 20 persen dari total belanja negara, sesuai amanat UUD 1945.
Anggaran tersebut disebut sebagai yang terbesar sepanjang sejarah, mencakup Dana BOS, Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru, serta dukungan pendidikan bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurutnya, besarnya alokasi anggaran menunjukkan bahwa pendidikan ditempatkan sebagai investasi masa depan bangsa. Karena itu, persoalan yang perlu dikritisi adalah implementasi dan pengawasan kebijakan di daerah.
“Kalau melihat angka APBN, jelas pendidikan ditempatkan sebagai investasi masa depan bangsa. Persoalan yang harus dikritisi adalah implementasi dan pengawasan di daerah, bukan menyederhanakan masalah dengan menyalahkan kebijakan nasional,” terangnya.
Sebagai solusi, LMND mendorong penguatan konsep Sekolah Rakyat yang dinilai mampu menjangkau anak-anak dari keluarga miskin dan wilayah terpencil.
Konsep ini mencakup pendidikan gratis dan inklusif, penyediaan perlengkapan sekolah oleh negara, sekolah berbasis komunitas dan asrama di wilayah ekstrem, serta integrasi pendidikan dengan perlindungan sosial, gizi, dan kesehatan anak.
“Sekolah Rakyat adalah bentuk kehadiran negara secara nyata. Tidak boleh ada lagi anak kehilangan masa depan hanya karena kemiskinan dan keterbatasan wilayah,” tegasnya.
LMND juga mendorong UNICEF berperan lebih konstruktif, terutama dalam mendampingi implementasi kebijakan pendidikan di daerah 3T serta mengawasi distribusi bantuan pendidikan agar tepat sasaran.
Menurut LMND, tragedi kemanusiaan tersebut harus menjadi momentum evaluasi bersama, bukan ajang saling menyalahkan yang justru mengaburkan solusi.
“Kritik harus berbasis data dan solusi. Negara sedang berbenah, dan itu perlu dikawal secara kritis dan bertanggung jawab,” pungkas Julfikar.
Ia menambahkan, kebijakan yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini perlu dikawal bersama agar implementasinya benar-benar dirasakan masyarakat.
Tantangan utama, menurutnya, berada pada pelaksanaan kebijakan di lapangan.
”Negara kita adalah negara gotong royong. Karena itu, keberhasilan kebijakan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga perlu dikawal bersama agar benar-benar dirasakan rakyat,” tutupnya.
Sebelumnya, BEM UGM mengirimkan surat terbuka kepada United Nations Children’s Fund (UNICEF) sebagai respons atas kasus bunuh diri seorang siswa SD di NTT yang diduga karena tidak mampu membeli alat tulis sekolah senilai kurang dari Rp10 ribu.
BEM UGM menilai capaian statistik yang kerap disampaikan pemerintah tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan dan gagal menjelaskan mengapa masih ada anak yang kehilangan harapan akibat keterbatasan ekonomi.***
Baca juga :
Discussion about this post