Tangerang, Kabariku – Komisi VII DPR RI turun langsung ke kawasan industri furnitur di Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (29/1/2026). Kunjungan kerja spesifik ini dilakukan untuk memotret kondisi riil industri furnitur berbasis sumber daya alam, mulai dari rantai pasok bahan baku hingga daya saing produk di pasar internasional.
Sejumlah perusahaan menjadi lokasi peninjauan, di antaranya PT Gema Graha Sarana (Vivere) dan PT Sejin Lestari Furnitur. Hadir pula perwakilan Pemerintah Provinsi Banten serta Kementerian Perindustrian yang ikut berdialog dengan pelaku usaha.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, mengatakan industri furnitur memiliki posisi penting dalam peta industri nasional karena mampu menyerap tenaga kerja besar sekaligus mendorong pemanfaatan hasil hutan dan perkebunan secara berkelanjutan.
“Kami ingin mendapatkan gambaran langsung bagaimana industri ini berjalan, termasuk kendala yang dihadapi di lapangan, baik dari sisi produksi, bahan baku, maupun pengembangan ke depan,” kata Rahayu dalam pertemuan dengan manajemen perusahaan.
Salah satu isu yang disorot adalah keberlanjutan pasokan bahan baku. Komisi VII menilai aspek legalitas dan sertifikasi menjadi faktor krusial, terutama untuk menjaga kepercayaan pasar global. Rantai pasok yang kuat dan terintegrasi dinilai sebagai kunci agar industri furnitur tetap berproduksi secara berkesinambungan.
Di sisi lain, persoalan efisiensi juga tak luput dari perhatian. Tingkat produktivitas pabrik, pemanfaatan teknologi manufaktur, hingga beban biaya logistik dan energi disebut sangat memengaruhi kemampuan industri bersaing dengan produk luar negeri.
Terkait modernisasi industri, Rahayu menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam penerapan otomasi. Menurutnya, peningkatan teknologi harus sejalan dengan upaya menjaga penyerapan tenaga kerja.
“Teknologi memang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas, tapi jangan sampai penerapannya justru mengurangi peluang kerja bagi masyarakat,” ujarnya.
Komisi VII DPR RI juga menggali persoalan akses pasar ekspor. Hambatan berupa standar internasional, regulasi, serta kebijakan non-tarif menjadi catatan penting yang disampaikan pelaku usaha. DPR menilai dukungan kebijakan pemerintah sangat dibutuhkan agar produk furnitur Indonesia lebih kompetitif di pasar global.
Dalam dialog bersama pelaku industri, Rahayu meminta masukan terbuka dari asosiasi dan perusahaan sebagai bahan perjuangan di tingkat legislasi.
“Kami perlu mendengar langsung dari industri. Masukan ini akan kami bawa dalam pembahasan kebijakan agar benar-benar menjawab kebutuhan pelaku usaha,” ucapnya kepada Direktur Utama Vivere sekaligus pengurus Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo), William Samiadi.
Hasil kunjungan kerja ini akan dirangkum sebagai bahan evaluasi Komisi VII DPR RI. Temuan di lapangan diharapkan dapat memperkuat perumusan kebijakan dan regulasi yang mendukung keberlanjutan industri furnitur sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.
Discussion about this post