Sidang Korupsi Jual Beli Gas, Eks Direktur Komersial PGN Dihukum 6 Tahun Bui

Jakarta, Kabariku— Mantan Direktur Komersial PT Perusahan Gas Negara (PGN) Danny Praditya dihukum enam tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider enam bulan kurungan dalam perkara korupsi perjanjian jual beli gas di lingkungan PT PGN tahun 2017-2021.

Majelis menyatakan, Danny terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.

“Mengadili, menyatakan kepada terdakwa Danny Praditya telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” kata Hakim Ketua Ni Kadek Susantiani, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin malam (12/1/2026).

Dalam pertimbangannya, hal memberatkan yaitu perbuatan Danny dianggap merugikan negara hingga 15 juta Dolar Amerika Serikat (AS) atau setara dengan Rp246 miliar.

“Perbuatan terdakwa telah merusak kepercayaan publik terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN),” tutur Hakim.

Sedangkan hal yang meringankan, majelis hakim menyatakan bahwa Danny tidak memperoleh atau menerima aliran dana dari tindak pidana korupsi ini. Danny juga belum pernah dihukum sebelumnya dan memiliki tanggungan keluarga.

“Terdakwa bersikap kooperatif selama proses persidangan,” ujarnya.

Hakim Minta Rekening Terdakwa Danny Dibuka

Meski Danny dihukum penjara, majelis hakim memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK untuk membuka blokir rekening milik Danny yang terdiri dari enam tabungan rekening dan dua deposit.

“Memerintahkan kepada penuntut umum membuka blokir rekening bank terdakwa,” kata hakim.

Sebelumnya, kasus tindak pidana korupsi itu terjadi pada 2017 lalu ketika PT IAE yang bergerak di bidang usaha distribusi gas di Provinsi Jawa Timur mengalami kesulitan keuangan sehingga membutuhkan pendanaan.

Komisaris Utama PT Inti Alasindo Energi (IAE) Iswan Ibrahim lantas meminta Arso Sadewo selaku Komisaris Utama dan Pemilik Saham Mayoritas PT IAE untuk melakukan pendekatan dengan PT PGN yang merupakan BUMN bidang usaha niaga gas bumi.

Pendekatan itu, dilakukan untuk memuluskan kerja sama jual beli gas dengan opsi akuisisi menggunakan metode pembayaran advance payment sebesar 15 juta Dolar AS.

Sebagai bentuk tindak lanjut pertemuan tersebut, Danny Praditya bersama Arso Sadewo dan Iswan Ibrahim melakukan pertemuan untuk menyepakati rencana kerja sama PT PGN dengan PT IAE tersebut.

Pengondisian kemudian, dilakukan terkait persetujuan pembelian gas bumi oleh PT PGN dari PT IAE.

Kasus tersebut, diduga dilakukan melalui skema perolehan dana dari PGN untuk menyelesaikan utang Isargas Group, meski PGN bukan merupakan perusahaan pembiayaan.

Modus tersebut, dilakukan dengan pemberian advance payment atau pembayaran di muka dalam transaksi jual beli gas, serta dukungan terhadap rencana akuisisi antara PGN dan Isargas Group.

Padahal, transaksi jual beli gas secara berjenjang merupakan praktik yang dilarang dan tidak ditemukan proses due diligence terhadap rencana akuisisi tersebut.

Akibat perbuatan tersebut, sejumlah pihak diduga menerima keuntungan yang memperkaya diri sendiri maupun orang lain sehingga menimbulkan kerugian negara.

Iswan selaku pemilik manfaat PT IAE disebut memperoleh keuntungan sebesar 3,58 juta Dolar AS atau Rp58,71 miliar. Sementara Komisaris Utama PT IAE Arso Sadewo, diduga menerima sekitar 11,04 juta Dolar AS atau Rp181,06 miliar.

Iswan sendiri divonis lima tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider enam bulan kurungan.

“Menyatakan terdakwa Iswan Ibrahim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama,” kata Ketua Hakim Ni Kadek Susantiani.

Hakim juga menghukum Iswan Ibrahim untuk membayar uang pengganti sebesar 3,3 juta Dolar AS atau sekitar Rp45,05 miliar (kurs Rp13.514 per USD1).

Dalam pertimbangannya, hal memberatkan bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku pengendali korporasi, negara mengalami kerugian hingga 15 juta Dolar AS atau sekitar Rp246 miliar.

“Menimbulkan kerugian negara dengan jumlah sebesar 15 juta Dolar AS setara dengan kurang lebih Rp246 miliar,” jelas Hakim.

Sementara hal meringankan, terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan, tidak memperoleh keuntungan langsung secara pribadi, dan telah menyerahkan aset tujuh bidang tanah seluas 3,1 hektare.

Adapun pidana penjara yang dijatuhkan terhadap keduanya lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni selama 7 tahun dan 6 bulan untuk masing-masing terdakwa. Besaran pidana denda dan pidana tambahan yang dikenakan kedua terdakwa tetap sama seperti tuntutan sebelumnya.