PP STN Dukung Inisiatif TNI Wujudkan Swasembada Pangan, Dorong Kolaborasi Petani-Nelayan

Jakarta, Kabariku – Pimpinan Pusat Serikat Tani Nelayan (PP STN) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang menugaskan prajurit TNI Angkatan Darat (AD) untuk menanam padi dan jagung, serta TNI Angkatan Laut (AL) memproduksi kedelai guna menekan ketergantungan impor pangan nasional.

Ketua Umum PP STN, Ahmad Rifai, menilai kebijakan tersebut menjadi langkah strategis menuju swasembada pangan nasional sekaligus memperkuat semangat gotong royong dalam sektor pertanian dan perikanan.

“Keberhasilan menuju swasembada pangan tidak cukup hanya mengandalkan prajurit TNI semata. Petani dan nelayan tetap menjadi pelaku utama produksi pangan nasional,” kata Ahmad Rifai dalam keterangannya, Jumat (29/5/2026).

Menurutnya, keterlibatan TNI dalam sektor pangan menunjukkan keseriusan pemerintah membangun kedaulatan pangan nasional.

Meski demikian, ia mendorong agar TNI AL lebih difokuskan untuk berkolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta nelayan dalam meningkatkan produksi garam nasional.

Ahmad Rifai menilai sektor garam masih menghadapi tantangan besar, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas produksi. Saat ini, produksi garam nasional baru mencapai sekitar 2 juta ton, sedangkan kebutuhan nasional diperkirakan menyentuh 5 juta ton per tahun.

“Saat ini produksi garam kita baru mencapai sekitar 2 juta ton, sementara kebutuhan nasional mencapai 5 juta ton. Dengan kolaborasi yang kuat bersama TNI AL, kita optimistis pada 2027 Indonesia dapat menghentikan impor garam dan mencapai swasembada garam,” ujarnya.

Selain itu, PP STN meminta Kementerian Pertanian (Kementan) dan KKP memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah guna mengoptimalkan peran petugas lapangan dalam mengawal program pertanian dan kelautan.

Menurut Ahmad Rifai, pembenahan kelompok tani dan rukun nelayan menjadi faktor penting agar bantuan modal, bibit, hingga teknologi benar-benar tepat sasaran dan mampu meningkatkan produktivitas masyarakat.

“Pembenahan kelompok tani di bawah Kementan serta rukun nelayan di bawah KKP mutlak diperlukan agar program bantuan modal, bibit, dan teknologi tidak sia-sia,” katanya.

PP STN juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam membangun Kampung Nelayan Merah Putih serta Koperasi Desa Merah Putih sebagai sarana memperkuat konsolidasi petani dan nelayan di daerah.

Ia menegaskan, organisasi tani dan nelayan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian dan perikanan, termasuk membuka akses keterampilan dan teknologi bagi masyarakat.

“Yang paling mendasar adalah menghidupkan kembali kelompok tani dan rukun nelayan. Di sinilah peran strategis organisasi massa tani-nelayan seperti STN untuk meningkatkan keterampilan, membuka cara pikir, dan memastikan petani serta nelayan semakin produktif,” jelasnya.

Di sisi lain, PP STN turut mengapresiasi capaian peningkatan produksi beras nasional yang disebut mencapai 34,69 juta ton atau naik 13,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dengan jumlah tenaga kerja sektor pertanian dan perikanan yang mencapai 28,78 persen dari total penduduk bekerja berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), PP STN optimistis program tersebut dapat menjadi fondasi revolusi pangan nasional.

Ketua Umum PP STN menegaskan, program tersebut harus didukung seluruh kekuatan rakyat yang menghendaki Indonesia berdaulat, berdikari, dan berkepribadian nasional.

“STN siap berkolaborasi dengan TNI, Kementan, KKP, serta pemerintah daerah untuk memastikan kedaulatan pangan benar-benar terwujud dan manfaatnya dirasakan langsung oleh petani dan nelayan,” pungkas Ahmad Rifai.*