Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis Tempuh Jalur Damai di Kasus Tudingan Ijazah Jokowi

Jakarta, Kabariku – Arah penanganan perkara tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widodo mulai membuka ruang penyelesaian damai. Dua tersangka pada klaster pertama, Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis, telah mengajukan permohonan restorative justice (RJ) kepada penyidik Polda Metro Jaya.

“Iya, sudah diajukan restorative justice ke penyidik (pekan lalu),” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Iman Imanuddin dalam konferensi pers, Senin, 12 Januari 2026.

Menurut Iman, kepolisian belum melangkah lebih jauh karena masih menanti sikap para pihak. Penyidik, kata dia, hanya akan memfasilitasi proses RJ apabila terdapat kesepakatan bersama. “Kami penyidik menunggu dari kedua belah pihak untuk permohonan RJ-nya. Nanti ketika para pihak sudah memutuskan untuk mengambil upaya hukum melalui restorative justice, nanti akan kami fasilitasi sebagaimana KUHP maupun KUHAP baru kita,” ujarnya.

Dari kubu pelapor, sinyal positif turut disampaikan. Relawan Jokowi yang mewakili pelapor, Ade Darmawan, menyatakan pihaknya tidak menutup pintu bagi penyelesaian di luar persidangan. “Itulah kepentingannya kami dipanggil, bahwa kemudian ada permohonan restoratif yang dilakukan pihak pelapor ya. Kami menyambut baik,” kata Ade saat mendatangi Mapolda Metro Jaya.

Ade menegaskan, langkah lanjutan terkait permohonan tersebut akan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Jokowi sebagai pelapor utama sebelum diambil keputusan final.

Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya menetapkan delapan orang sebagai tersangka usai penyelidikan dan penyidikan yang berlarut. Para tersangka umumnya dikenai Pasal 27A dan Pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Pasal 310 dan/atau Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman hukuman penjara hingga enam tahun.

Polisi kemudian mengelompokkan para tersangka ke dalam dua klaster. Klaster pertama dikenai tambahan Pasal 160 KUHP terkait dugaan penghasutan untuk melakukan kekerasan terhadap penguasa umum. Mereka adalah Eggi Sudjana, Kurnia Tri Royani, Rizal Fadillah, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis.

Adapun klaster kedua mencakup Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma. Ketiganya dijerat Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 35 UU ITE yang mengatur perbuatan menghapus, menyembunyikan, atau memanipulasi dokumen elektronik.