KPK Terbitkan SP3 Kasus Konawe Utara, SIAGA 98: Sah Secara Hukum

Jakarta, Kabariku – Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan penyidikan dugaan korupsi perizinan pertambangan dan suap di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, dinilai sebagai langkah hukum yang sah dan prosedural.

Penghentian perkara tersebut ditandai dengan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Koordinator SIAGA 98, Hasanuddin, menyatakan bahwa penerbitan SP3 dalam perkara yang diduga melibatkan mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman, merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum yang berlaku. Pernyataan tersebut disampaikannya pada Senin (29/12/2025).

“SP3 adalah instrumen hukum yang diatur undang-undang dan lazim diterapkan apabila penyidikan tidak lagi memenuhi syarat formil maupun materil,” ujar Hasanuddin.

Menurutnya, keputusan penghentian penyidikan tidak diambil secara serampangan. KPK diyakini memiliki dasar hukum yang kuat, mulai dari evaluasi kecukupan alat bukti, pertimbangan daluwarsa, hingga hasil gelar perkara internal yang menyeluruh.

Hasanuddin menegaskan, penerbitan SP3 bukan merupakan keputusan institusional dalam arti kebijakan, melainkan keputusan hukum yang menjadi kewenangan tim penyidik dan unsur terkait di Kedeputian Penindakan KPK, yang bekerja berdasarkan prosedur ketat.

“Oleh karena itu, keputusan ini tidak tepat jika dipandang sebagai hasil intervensi. Seluruh prosesnya berada dalam koridor hukum,” tegasnya.

SIAGA 98 menyatakan kepercayaan bahwa KPK telah menjalankan seluruh prosedur sebelum menerbitkan SP3 terhadap perkara tersebut.

Di sisi lain, Hasanuddin menekankan bahwa peluang untuk membuka kembali perkara tetap terbuka apabila terdapat bukti baru yang relevan dan memiliki kekuatan hukum.

“Jika ada pihak di luar KPK yang memiliki bukti cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam perkara ini, maka dapat disampaikan kepada KPK untuk ditindaklanjuti,” jelasnya.

Selama belum ditemukan fakta hukum baru, SIAGA 98 mengajak publik untuk menghormati keputusan penyidik dan tim di Kedeputian Penindakan KPK yang menyatakan penyidikan perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan.

“Sampai dengan belum ditemukan hal baru, kita hormati keputusan Para penyidik dan Tim di kedeputian penindakan yang menyatakan penyidikan tidak dapat dilanjut dan dihentikan,” pungkas Hasanuddin.***

Baca juga :