Jakarta, Kabariku – Proses pengusutan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh terus berjalan di tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan bahwa pihaknya tetap proaktif mengumpulkan bukti dan keterangan terkait dugaan korupsi proyek strategis nasional tersebut.
KPK memastikan, pengusutan perkara tidak bergantung pada satu sumber informasi, termasuk dari mantan Menko Polhukam Mahfud MD.
“KPK selalu berupaya mencari informasi dan bukti awal secara mandiri. Informasi dari masyarakat, termasuk tokoh publik sekalipun, tentu sangat membantu mempercepat proses investigasi,” ujar Asep di Jakarta.
Profesional Ditengah Badai Menerpa KPK
Asep Guntur Rahayu sudah tidak asing lagi terdengar di telinga masyarakat. Ia merupakan salah satu perwira tinggi Kepolisian yang dikenal tegas dalam penegakan hukum.
Pria lulusan SMAN 1 Majalengka Provinsi Jawa Barat ini, telah lama mengemban posisi strategis sebagai Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi, Asep Guntur Rahayu, hingga kini belum didefinitifkan.
Sebelumnya, Asep sempat merangkap jabatan sebagai Direktur Penyidikan (Dirdik) saat pertama kali ditunjuk sebagai Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi.
Sumber internal KPK menyebut, hal itu terjadi karena proses evaluasi dan penataan struktural internal masih berjalan. Sejumlah jabatan strategis di tubuh KPK, termasuk posisi Deputi Penindakan dan Eksekusi, tengah diselaraskan dengan kebijakan kelembagaan baru.
KPK juga menunggu hasil kajian dari Dewan Pengawas dan Kementerian PAN-RB terkait pola karier serta mekanisme pengisian jabatan tinggi di lembaga independen tersebut.
Langkah itu diambil untuk menjaga efektivitas koordinasi antar-bidang penyelidikan, penyidikan, dan eksekusi perkara. Sejak 7 Mei 2025, Asep tak lagi rangkap jabatan namun tetap dipercaya memimpin lini penindakan.
Dibawah kepemimpinan Asep Guntur, sejumlah kasus besar tetap ditangani secara profesional dan intensif, mulai dari dugaan korupsi dan pencucian uang oleh pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo, kasus suap di Mahkamah Agung, hingga Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi.
Kinerja dan konsistensinya dalam menjaga integritas membuat pimpinan KPK belum terburu-buru menunjuk pejabat tetap. “Kepemimpinan Asep dianggap mampu menjaga stabilitas di lini penindakan di tengah masa transisi kelembagaan,” ungkap sumber internal lain.
Perwira yang Membumi: Komunitas Sosial “Bagong Mogok”
Lahir di Majalengka, 25 Januari 1974, Brigjen Pol Asep Guntur Rahayu, S.I.K., S.Psi., M.H., dikenal sebagai perwira dengan reputasi tegas dan berintegritas tinggi.
Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1996 ini pernah menjabat sebagai Kapolres Cianjur, Wakapolres Metro Jakarta Pusat, hingga Kabagpenkompeten Robinkar SSDM Polri.
Kariernya di KPK dimulai pada 2007, saat ikut mengusut kasus besar seperti Miranda Goeltom, M. Nazaruddin, dan Angelina Sondakh. Setelah sempat kembali ke Polri, ia kembali dipercaya ke KPK pada 2 Juni 2022 sebagai Direktur Penyidikan, menggantikan Brigjen Setyo Budiyanto yang kemudian menjabat Kapolda NTT.
Meski dikenal keras dalam penegakan hukum, Asep Guntur juga dikenal sebagai sosok yang membumi dan peduli pada masyarakat kecil. Ia mendirikan Komunitas Bagong Mogok, sebuah gerakan sosial yang fokus membantu masyarakat kurang mampu.
Nama “Bagong Mogok” berasal dari filosofi Sunda: Bagong melambangkan keberanian, sedangkan Mogok menggambarkan kesulitan hidup. Dengan slogan “Satekah Polah Ngabela Nu Susah” (berjuang maksimal membantu yang kesusahan), komunitas ini aktif merehabilitasi rumah tidak layak huni, memberi santunan anak yatim, dan membantu korban bencana.
Filosofi Hidup: Tegakkan Hukum dengan Nurani
Bagi Asep, penegakan hukum bukan sekadar menjerat pelaku kejahatan, tetapi juga menegakkan keadilan dengan empati.
“Gula disebut gula karena manisnya. Manusia disebut manusia karena rasa kemanusiaannya,” ujarnya dalam sebuah kesempatan.
Ia menilai, nilai-nilai gotong royong dan solidaritas sosial kini mulai pudar di masyarakat.
“Hidup ini tak bisa dijalani sendirian. Kita butuh orang lain, kebersamaan, dan saling bantu,” tegasnya.
Sebagai alumni pertama Fakultas Psikologi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara Jaya), Asep memandang bahwa pemahaman terhadap psikologi manusia penting dalam kepemimpinan dan penegakan hukum.
“Bekerja di bidang hukum berarti bekerja dengan manusia. Maka kita harus mengerti perilaku dan perasaan manusia agar hukum bisa ditegakkan dengan nurani,” katanya dalam orasi ilmiah Dies Natalis ke-18 Fakultas Psikologi Ubhara Jaya.
Menjaga Marwah KPK di Tengah Tantangan
Meski belum didefinitifkan, Brigjen Pol Asep Guntur Rahayu tetap menjadi figur sentral di tubuh KPK. Di tengah dinamika internal dan tantangan eksternal lembaga antirasuah, sosoknya menjadi simbol kontinuitas, profesionalisme, dan integritas.
Jabatan mungkin belum definitif, namun komitmen dan dedikasinya dalam memberantas korupsi membuktikan bahwa status bukan ukuran utama seorang pemimpin.***
Discussion about this post