Garut, Kabariku – Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, meninjau dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Garut, Jumat (26/9/2025). Ia menegaskan agar pengelola tidak mengambil keuntungan dari Rp 10 ribu yang menjadi alokasi setiap porsi Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Saya ingatkan, jangan berani ganggu yang Rp 10 ribu ini. Pak Presiden ini program sayang kepada rakyatnya. Warga Garut harus benar-benar menerima makanan yang bergizi,” ujar Cucun.
“Pemilik dapur ini kan sudah disiapkan anggarannya, sesuai yang dipaparkan Komisi IX. Mana anggaran untuk pemilik dapur, mana untuk operasional, mana untuk karyawan. Tapi yang Rp 10 ribu ini jangan berani-berani ganggu,” tambahnya.
Dalam kunjungannya, Cucun mendatangi dua dapur SPPG di Kecamatan Kadungora, yakni SPPG Haji Hasan dan Yayasan Al Bayyinah 2—yang belakangan diduga menjadi penyebab keracunan ratusan pelajar.
Banyak Temuan di Lapangan
Di SPPG pertama, Cucun yang didampingi Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menemukan persoalan sanitasi hingga menu MBG yang dianggap kurang layak.
“Kalau lihat tadi, bayangkan saja, sanitasinya, higienitasnya, sudah kita lihat pembuangan airnya, sudah perlu kita pertanyakan. Dalam waktu satu bulan kita minta untuk diperbaiki,” ucapnya.
Cucun juga menyoroti porsi makanan yang dinilai tidak sebanding dengan anggaran. “Ayo kita hitung-hitungan sama saya. Ini paling habis Rp 6 ribu per porsi. Pisangnya kecil, anggurnya cuman tiga. Lima lah minimal,” katanya.
Ia menilai masih banyak hal yang tidak sesuai SOP, mulai dari ruang memasak hingga area pencucian yang bercampur menjadi satu. “Jadi kalau dilihat alurnya, itu sangat mungkin untuk terkontaminasi. Alhamdulillah di sini tidak ada yang keracunan tapi bukan menunggu itu terjadi, preventifnya harus dilakukan,” tegasnya.
Peran Ahli Gizi
Maraknya kasus keracunan akibat MBG di sejumlah daerah membuat Cucun menekankan pentingnya pengawasan dan keterlibatan ahli gizi.
“Salah satu masukan kami adalah dapur harus menyediakan test food. Komponen harus ditambah. Jangan dilakukan dulu dapurnya, sebelum memiliki test food,” ungkapnya.
Ia menambahkan, ahli gizi harus dilibatkan secara penuh untuk mengontrol setiap proses produksi makanan di dapur SPPG.
Perketat Izin Operasional
Sementara itu, Nihayatul Wafiroh menegaskan perlunya seleksi ketat sebelum dapur SPPG mendapat izin beroperasi.
“Makanya kalau dapur ini belum benar-benar siap SOP-nya, jangan dikeluarkan izinnya dulu. Jangan sampai kita mempercepat kontrak dengan dapur, tapi kita melupakan SOP,” ucapnya.***
Discussion about this post