Jakarta, Kabariku – Simpul Aktivis Angkatan 1998 atau SIAGA 98 menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak hanya berfungsi sebagai dokumen anggaran, melainkan juga sebagai peta jalan pembangunan sekaligus alat pengendali gejolak ekonomi.
Hasanuddin, Koordinator SIAGA 98 menjelaskan, bahwa posisi Menteri Keuangan memiliki peran strategis dalam mengarahkan perekonomian Indonesia.
“Menteri Keuangan dituntut memiliki keahlian teknokratis sekaligus kepekaan terhadap dinamika politik dan sosial. Instrumen fiskal harus selaras dengan kebijakan moneter Bank Indonesia agar inflasi, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga,” ujar Hasanuddin di Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Ia menambahkan, kebijakan tarif, insentif industri, hingga pajak karbon membuktikan bahwa fiskal bukan hanya persoalan pendapatan dan belanja negara, melainkan juga instrumen transformasi struktural menuju ekonomi berkelanjutan.
Hasanuddin mengingatkan bahwa produksi dan distribusi kekayaan selalu berkaitan erat dengan kekuasaan politik. Karena itu, pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai sarana memperluas kebebasan dan martabat manusia.
“Kebijakan fiskal dan moneter adalah instrumen moral sekaligus politik untuk menjamin kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Belajar dari Krisis dan Reformasi
Mengacu pada sejarah, Hasanuddin menyoroti krisis moneter 1997–1998 yang membuktikan rapuhnya sistem ekonomi ketika fiskal dan moneter tidak terkendali, hingga memicu gejolak sosial-politik.
Sebaliknya, reformasi fiskal pada awal 2000-an berhasil memulihkan kepercayaan publik dan menarik investasi.
“Sejarah mengajarkan, Menteri Keuangan yang kompeten, berintegritas, dan setia pada kepentingan nasional adalah kunci stabilitas,” ujarnya.
Tantangan Global dan Loyalitas Nasional
Menurut Hasanuddin, tantangan yang kini dihadapi semakin kompleks: ketegangan geopolitik, perang dagang, disrupsi rantai pasok global, hingga krisis iklim.
Kondisi ini menuntut kebijakan fiskal yang adaptif, mulai dari penerapan pajak karbon, insentif energi terbarukan, hingga penguatan pajak digital agar kedaulatan fiskal tidak terkikis oleh perusahaan multinasional.
“Dalam konteks ini, Menteri Keuangan tidak hanya berperan sebagai bendahara, tetapi juga pengarah strategi besar negara untuk melindungi kepentingan rakyat,” tegasnya.
Hasanuddin menekankan, penunjukan Menteri Keuangan harus mempertimbangkan bukan hanya kemampuan teknis, tetapi juga loyalitas kepada negara, rakyat, dan visi-misi Presiden Prabowo Subianto.
Tanpa loyalitas tersebut, menurut Hasanuddin, posisi strategis ini rawan dimanfaatkan kepentingan asing maupun kelompok tertentu.
Publik dan DPR Harus Mengawal
Ia juga menegaskan perlunya kesadaran kolektif dalam mengawal kebijakan fiskal dan moneter. Publik harus aktif mengawasi, sementara DPR wajib kritis terhadap setiap kebijakan yang diambil pemerintah.
“Dengan pengawasan dan keberpihakan yang jelas, kedaulatan ekonomi dapat terjaga, pembangunan berlangsung stabil, dan masa depan Indonesia tetap terlindungi,” tegas Hasanuddin.
Sebagai penutup, Hasanuddin menyampaikan apresiasi kepada Menteri Keuangan Purbaya dalam menjalankan tugasnya.
“Selamat menjalankan tugas Pak Menteri Purbaya. TegakMerahPutih,” pungkasnya.***
Baca juga :
Discussion about this post