Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) menegaskan upaya pemerintah bersama Perum Bulog dalam pengadaan setara beras yang bersumber dari produksi dalam negeri, semata-mata untuk mensejahterakan petani. Bulog pun tidak serta merta menyerap hasil panen secara keseluruhan karena memiliki target 3 juta ton dari total produksi beras setahun yang diperkirakan dapat mencapai 33 juta ton.
“Saya kira kondisinya ada surplus 5 juta ton produksi versus konsumsi beras Januari sampai September, sementara Bulog sampai hari ini mengambil 2,8 juta ton, jadi masih ada 2,1 juta ton lebih di masyarakat,” jawab Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA I Gusti Ketut Astawa saat wawancara cegat di Kantor Ombudsman, Jakarta pada Selasa (26/8/2025).
“Artinya secara prinsip itu tidak menjadi alasan terjadi paradoks persaingan dengan para penggilingan padi. Bulog pun melakukan kolaborasi dengan melakukan maklun bersama penggilingan padi,” sambungnya.
Dilansir dari laman Badan Pangan Nasional, per 26 Agustus, realisasi pengadaan setara beras dalam negeri telah tercapai 2,87 juta ton atau 95,94 persen dari total target 3 juta ton. Dengan itu, total stok beras Bulog ada 3,93 juta ton. Sementara total penyaluran ke masyarakat telah berada di angka 675,7 ribu ton dengan berbagai program seperti bantuan pangan beras, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga bencana dan keadaan darurat, dan lainnya.
“Sisa target serapan sekitar 200 ribu ton ke depannya tidak akan terlalu banyak mempengaruhi pasar gabah di panen gadu nanti. Bulog mesti fokus menyelesaikan target serapan 3 juta ton terlebih dahulu. Apalagi ada tujuan mulia yang diemban Bulog yaitu menjaga agar harga petani tidak jatuh telah jauh,” tambah Ketut.
Menurut Deputi Ketut, langkah pemerintah meningkatkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) dari semula Rp 6.000 per kilogram (kg) ke Rp 6.500 per kg, dilakukan demi memberi kenyamanan bagi petani. Tidak hanya itu, kebijakan penyerapan GKP tanpa rafaksi atau any quality pun diberlakukan pertama kali di tahun ini.
“GKP-nya sudah dinaikkan dari Rp 6.000 ke Rp 6.500 dalam rangka memperkuat dan menyamankan petani. Beberapa asosiasi relatif sudah bisa menerima, sehingga mereka nyaman. Dan ada keputusan berikutnya yang memutuskan any quality. Ini menjadi terobosan supaya petani tak kesulitan menjual panennya ke Bulog,” beber Ketut.
“Tentunya any quality perlu dipertegas bahwa pemerintah itu inginnya jangan sampai petani dipersulit saat mau menjual. Namun perlu ada pembinaan ke petani supaya jangan sampai sudah memanen sebelum waktunya. Intinya pemerintah berupaya membuat kebijakan di tengah-tengah, sehingga harga konsumen tidak terlalu tinggi, petani pun nyaman dalam aktifitas produksinya,” ujar Deputi Ketut.
Lebih lanjut, Anggota Ombudsman Republik Indonesia Yeka Hendra Fatika mencetuskan usulan bahwa penyerapan Bulog dapat pula berbentuk GKP dan disimpan. Tatkala ada gejolak kekurangan pasokan GKP, kemudian Bulog dapat menyalurkan ke para penggilingan padi.
“Ini akan sangat terkoneksi dengan cara Bulog yang melakukan intervensi, sehingga bisa saja ke depan, misalnya penyerapan Bulog itu bukan dalam bentuk beras, tapi dalam bentuk gabah. Pada saat nanti kekurangan gabah, gabah dikeluarkan mulai dari penggilingan padi, penggilingan padi keluar dalam bentuk beras,” ujar Yeka.
“Kebijakan tata kelola stabilisasi itu harus balance. (Kalau) ada penyerapan, ada outlet. Outlet Bulog itu paling ada dua. Pertama, menjamin masyarakat mesti mendapatkan beras yang berkualitas. Kedua, stabilisasi. Ini saja dijalankan maka tata kelola dalam stabilisasi Ini akan terhindar dari kegaduhan,” tambah dia.
Ditemui terpisah, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengamini bahwa program penyaluran stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke masyarakat mesti digencarkan, terutama usai panen raya seperti hari ini.
“Stok beras di Bulog memang mesti diberikan dan disalurkan ke masyarakat. Harus balance in and out-nya. Jadi kestabilan beras pun dapat lebih terjaga,” kata Arief.
Discussion about this post