Kapolri: 96 Pelabuhan dan 20 Bandara Internasional Rawan Penyusupan Kejahatan

Jakarta, Kabariku –  Di tengah derasnya dinamika global dan kompleksitas tantangan keamanan dalam negeri, Polri dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) mengambil langkah strategis dengan memperkuat sinergi melalui penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama (PKS), Senin (4/8/2025) di Jakarta Pusat.

Kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam menjawab berbagai ancaman kejahatan lintas negara—mulai dari penyelundupan narkoba, perdagangan senjata ilegal, hingga penyalahgunaan jalur resmi di pelabuhan dan bandara.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan bahwa kerja sama ini sangat relevan, mengingat Indonesia memiliki 96 pelabuhan dan 20 bandara internasional yang kerap menjadi titik rawan penyusupan aktivitas ilegal.

“Ini menjadi PR besar kita ke depan. Jalur tikus masih jadi persoalan, tapi jangan lupa bahwa kejahatan juga terjadi lewat jalur resmi. Oleh karena itu, kita butuh kerja sama yang solid untuk menghadapinya,” ujar Sigit.

Nota kesepahaman antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakat dengan Polri yang kini diperbarui menjadi tujuh poin utama ini juga mencakup peningkatan kecepatan layanan, pemanfaatan fasilitas bersama, serta penguatan sumber daya manusia.

Tak hanya berhenti di tingkat nota, PKS yang turut diteken mencakup pendidikan intelijen dasar bagi pegawai imigrasi dan tata kelola data tahanan serta senjata non-organik di bawah pengawasan Ditjen Pemasyarakatan dan Polri.

Menteri Imipas Agus Andrianto menyebut sinergi ini sebagai fondasi penting bagi kementerian yang baru dibentuk dalam Kabinet Merah Putih. Ia mengakui, tanpa jejaring luas dan kapabilitas Polri, tantangan di lapangan akan sulit dihadapi.

“Polri punya kekuatan struktural dan pengalaman operasional yang dibutuhkan. Ini adalah tonggak awal membangun sinergi yang lebih kokoh,” katanya.

Keduanya sepakat bahwa integrasi kekuatan antara institusi penegak hukum dan pengelola keimigrasian serta pemasyarakatan adalah kunci menjaga stabilitas nasional. Di tengah dunia yang terus berubah, kolaborasi ini diharapkan tidak hanya memperkuat koordinasi di atas kertas, tetapi juga mempercepat respons nyata di lapangan.***