Jakarta, Kabariku – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan dukungannya atas inisiatif Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara.
Menurutnya, pembentukan Satgassus ini sejalan dengan upaya menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui penguatan sisi penerimaan negara, terutama dari sektor perpajakan.
“APBN yang sehat harus didukung oleh penerimaan negara yang kuat. Jadi tentu ini merupakan hal yang positif untuk terus didukung,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, dikutip Kamis (19/6/2025).
Sri Mulyani menambahkan bahwa keberadaan Satgassus bukanlah hal baru, karena satuan ini telah dibentuk sejak beberapa tahun lalu dan kini diperkuat kembali untuk menjalankan fungsinya secara lebih efektif.
“Satgassus dari Kepolisian ini sebenarnya sudah ada sejak beberapa tahun lalu. Saya termasuk yang diundang saat peluncuran pertamanya. Sekarang penguatan kembali ini tentunya sangat baik, mengingat tantangan penerimaan negara semakin kompleks,” jelasnya.
Sinergi dengan Direktorat Jenderal Pajak
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi langsung dengan tim Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara.
“Kemarin sore kami sudah berdiskusi. Kami undang Satgassus lengkap, kecuali Pak Novel (Baswedan). Kami berkomitmen untuk bersinergi dan berkoordinasi, baik dalam aspek pencegahan maupun kebijakan, guna mengamankan penerimaan negara,” kata Bimo.
Satgassus: Kawal Penerimaan Negara
Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara dibentuk oleh Kapolri sebagai upaya mendampingi kementerian dalam meningkatkan pendapatan negara di berbagai sektor.
Fokus utama tim ini adalah melakukan pengawalan dan pengawasan terhadap potensi penerimaan negara agar lebih optimal.
Satgas ini dipimpin oleh Herry Muryanto sebagai Kepala dan Novel Baswedan sebagai Wakil Kepala.
Tim anggotanya terdiri dari mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki rekam jejak dalam pemberantasan korupsi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Sebelumnya, mereka juga tergabung dalam Satgassus Pencegahan Korupsi yang dibentuk oleh Polri.
Langkah sinergis ini diharapkan dapat memperkuat fondasi fiskal negara dan meningkatkan efektivitas pengelolaan APBN, seiring tantangan ekonomi global yang terus berkembang.*
Baca juga :
Discussion about this post