Jakarta, Kabariku – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), A. Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah berkembang menjadi kekuatan baru dalam menggerakkan ekosistem ekonomi nasional melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pernyataan tersebut disampaikan Cak Imin sapaan akrab Menko Muhaimin dalam kegiatan “Satu Tahun Perjalanan Makan Bergizi Gratis dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat” di Kantor Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, Kamis (16/4/2026).
“SPPG menjadi kekuatan baru yang bisa menjadi avenger dari seluruh proses ekonomi yang berlangsung di tanah air ini,” ujar Cak Imin.
Ia menjelaskan, keberadaan SPPG kini tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan gizi, tetapi juga menjadi simpul strategis dalam membangun ekosistem ekonomi dari hulu hingga hilir.
Program ini dinilai mampu membuka peluang usaha baru serta menggerakkan ekonomi lokal, mulai dari petani, peternak, hingga pelaku UMKM dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Data pemerintah menunjukkan, hingga saat ini Program MBG telah menjangkau sekitar 65,2 juta penerima manfaat, melibatkan lebih dari 46 ribu UMKM, serta menyerap sekitar 1,3 juta tenaga kerja.
Dampaknya antara lain terlihat pada peningkatan penyerapan hasil pertanian, stabilisasi harga komoditas, serta bertambahnya kepastian pendapatan bagi pelaku usaha di daerah.
“Sehingga tidak hanya memberikan gizi, namun juga menggerakkan ekonomi untuk masyarakat secara luas. Ini kita menyaksikan program MBG berjalan mulai efektif, melibatkan banyak UMKM, tenaga kerja terus-menerus bertambah dalam pelaksanaan SPPG ini,” jelasnya.
Cak Imin menambahkan, memasuki tahun kedua pelaksanaan, pemerintah akan terus meningkatkan kualitas Program MBG secara menyeluruh. Fokusnya tidak hanya pada pemenuhan gizi, tetapi juga pada penguatan ekonomi masyarakat dalam jangka menengah dan panjang.
“Pemberdayaan jangka menengah dan jangka panjang adalah arah upaya kita melahirkan ekonomi kondusif bagi pelaku usaha baru, terutama agar kapasitas wirausaha menjadi kemampuan masyarakat kita,” ujarnya.
Menurutnya, pengembangan ekosistem ekonomi melalui MBG membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi lokal. Hal ini penting agar perputaran anggaran program dapat dinikmati secara maksimal oleh masyarakat setempat.
Selain itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk menjaga ketahanan rantai pasok, memperkuat pelaku usaha lokal, serta memanfaatkan data secara presisi dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
“Oleh karena itu, mari kita terus bagaimana memastikan program makan bergizi gratis itu tumbuh menjadi kekuatan pemberdayaan yang berkelanjutan,” kata Cak Imin.
Ia juga membuka ruang kritik konstruktif demi penyempurnaan program. “Kita semua berharap dalam upaya meningkatkan kualitas program MBG, kolaborasi sinergi, kritik sangat dibutuhkan tetapi kritik juga menjadi bagian solusi agar program ini bermanfaat bagi kemajuan,” tambahnya.
Menko PM menilai Program MBG sebagai investasi strategis bangsa yang tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.
“Program Makan Bergizi Gratis adalah investasi strategis bangsa, bahwa bukan sekadar komitmen kita kepada generasi muda yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang unggul, tetapi juga berdampak ekonomi secara nyata,” ujarnya.
Ia menegaskan, program ini merupakan bagian dari politik anggaran pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
“Politik anggaran inilah salah satu yang menjadi komitmen Presiden Prabowo, menggeser orientasi cara kerja pemerintah dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. Politik anggaran yang berdampak langsung sangatlah tepat melalui program MBG ini,” ucapnya.
Program MBG juga dinilai berkontribusi dalam menekan beban pengeluaran rumah tangga serta meningkatkan asupan gizi anak, sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan berkelanjutan.
Di akhir pernyataannya, Cak Imin mengajak seluruh pihak, khususnya pemerintah daerah, untuk terus memperkuat kolaborasi demi memastikan keberlanjutan program.
“Untuk itu kepada semuanya, dan khususnya pemerintah daerah, mari kita terus lanjutkan kolaborasi bergerak dalam satu arah. Menjaga ketahanan rantai pasok, memperkuat pelaku usaha lokal, serta menggunakan data secara presisi dalam menanggulangi kemiskinan dan menghasilkan kualitas ekonomi masyarakat kita,” pungkasnya.*
*Siaran Pers Nomor: 80/KPI/HM.04/04/2026
Discussion about this post