Jakarta, Kabariku – Forum Generasi Milenial Indonesia (FGMI) menilai bahwa tuduhan terhadap Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi terkait kasus judi online serta isu reshuffle kabinet merupakan manuver politik yang tidak berdasar dan cenderung bersifat pembunuhan karakter.
Koordinator FGMI, Muhamad Suparjo SM, menyebut tudingan tersebut sebagai bagian dari upaya sistematis untuk merusak reputasi Budi Arie, khususnya di tengah keseriusannya menjalankan program strategis nasional di sektor koperasi.
“Menurut saya, ada upaya sistematis dari kelompok politik tertentu untuk menjatuhkan reputasi Budi Arie sebagai Menteri Koperasi. Isu keterlibatan judi online sengaja digoreng, dan kini muncul pula wacana reshuffle,” kata Suparjo dalam keterangannya, Selasa (3/6/2025).
Menurut Suparjo, Budi Arie saat ini justru tengah fokus menjalankan perintah Presiden Prabowo untuk mempercepat realisasi Program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Ia menilai isu-isu miring yang bermunculan merupakan bentuk penggembosan terhadap agenda besar tersebut.
“Program Kopdes sudah hampir mencapai target. Justru ketika progresnya positif, muncul berbagai isu negatif. Ini pola lama: delegitimasi lewat opini,” tambahnya.
FGMI juga mengingatkan publik bahwa selama menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie mencatat sejarah dalam pemberantasan praktik judi online dengan memblokir jutaan situs serta menggagas sistem filterisasi berbasis kecerdasan buatan (AI) pertama di Asia Tenggara.
“Budi Arie justru tokoh yang paling keras memberantas judi online. Tapi tetap saja, yang namanya manusia tidak lepas dari fitnah,” kata Suparjo.
Lebih lanjut, Suparjo menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada bukti hukum yang menunjukkan keterlibatan Budi Arie dalam jaringan judi online.
“Tuduhan itu tidak berdasar. Tidak ada bukti hukum, dan kinerjanya sebagai menteri cukup jelas terlihat. Menurut saya, tidak ada urgensi reshuffle terhadap sosok yang justru sedang kerja keras menjalankan misi presiden,” pungkasnya.
FGMI menyerukan agar masyarakat tetap kritis terhadap manuver-manuver politik yang mencoba menggiring opini tanpa dasar fakta, serta tetap mendukung jalannya pemerintahan yang fokus pada percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Diketahui sebelumnya, Terdakwa Zulkarnaen Apriliantony dengan tegas membantah bahwa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, menerima aliran dana dari praktik judi online (judol) yang dilindungi oleh oknum pegawai kementerian. Pernyataan ini disampaikan Zulkarnaen saat menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (21/5/2025).
Zulkarnaen, yang juga dikenal sebagai Tony, meluruskan sejumlah pemberitaan yang mengaitkan nama Budi Arie dengan aliran dana judi online. Ia menegaskan bahwa Budi Arie sama sekali tidak menerima uang maupun keuntungan dari situs judi yang dilindungi.
Bahkan, Zulkarnaen menambahkan bahwa Budi Arie tidak mengetahui praktik perlindungan tersebut.
Mantan komisaris BUMN, Zulkarnaen adalah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang pemblokiran situs judi online melibatkan pegawai, tim dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), kini bernama Kementerian Komunikasi dan Digital (Kementerian Komdigi).*
Discussion about this post