Peneliti dan Pengamat Hukum Dorong Perubahan UU BUMN Selaras dengan Konstitusi dan Pemberantasan Korupsi

Jakarta, Kabariku – Revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari UU No. 19 Tahun 2003 menjadi UU No. 1 Tahun 2025 dinilai sebagai langkah tepat dan relevan.

Perubahan ini dianggap penting mengingat telah lebih dari dua dekade sejak regulasi sebelumnya diberlakukan, di tengah dinamika ekonomi dan tantangan global yang terus berkembang.

Penilaian tersebut disampaikan oleh Dede Nurdin Sadat, SH., MH., Peneliti dan Pengamat Hukum serta Kebijakan Publik dari Global Thinker Institut dan ECOTAS Group.

Dede Nurdin menilai, revisi ini merupakan bagian dari upaya mengontekstualisasikan peran dan fungsi BUMN, tidak hanya sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai instrumen negara yang memiliki tanggung jawab sosial.

Perubahan ini, kta Dede Nurdin, diharapkan mampu meningkatkan daya saing BUMN baik di tingkat nasional maupun global.

“BUMN juga diharapkan dapat berkontribusi maksimal dalam menyukseskan Visi Indonesia Emas 2045 serta mendorong target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen bersama koperasi, swasta, dan pemangku kepentingan lainnya,” ujar Dede Nurdin, Selasa (06/50/2025).

Meski demikian, ia menekankan bahwa implementasi UU BUMN yang baru harus tetap berpijak pada konstitusi, dengan menempatkan kemakmuran rakyat sebagai tujuan utama.

Dede Nurdin juga menyoroti pentingnya penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), termasuk transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam operasional BUMN.

Selain itu, ia mengingatkan agar regulasi pendukung segera diselaraskan guna menghindari tumpang tindih atau kekosongan hukum.

“Harmonisasi peraturan perundang-undangan sangat penting, terutama agar tidak memunculkan persoalan hukum baru, misalnya dalam konteks pemberantasan korupsi. Apalagi UU ini menegaskan status kekayaan BUMN sebagai kekayaan negara yang dipisahkan,” paparnya.

Dede Nurdin juga menyoroti pentingnya penerapan prinsip Business Judgment Rule (BJR) yang dilakukan secara wajar dan penuh itikad baik (good faith), tanpa membuka celah bagi pihak-pihak yang ingin menyalahgunakannya.

“UU ini bukan untuk memberi kekebalan hukum bagi para free rider yang ingin menggerogoti keuangan negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” tegasnya.

Sebagai penutup, Dede Nurdin menekankan bahwa untuk mewujudkan ekspektasi publik terhadap UU BUMN yang baru, pemerintah juga harus menunjukkan keseriusan dalam pemberantasan korupsi.

“Salah satunya dengan segera mendorong pembentukan UU Perampasan Aset sebagai bentuk nyata komitmen negara dalam menindak tegas pelaku tindak pidana korupsi,” pungkasnya.*