Kementerian LH Pidanakan 7 TPA Open Dumping karena Cemari Lingkungan, Termasuk TPA Burangkeng Bekasi

Jakarta, Kabariku – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan memidanakan tujuh Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang masih menggunakan sistem open dumping karena terbukti mencemari lingkungan. Dua di antaranya adalah TPA Burangkeng di Bekasi, Jawa Barat, dan TPA Rawa Kucing di Tangerang, Banten.

Deputi Bidang Penegakan Hukum KLH telah melakukan langkah pidana terhadap dua TPA open dumping tersebut karena dampak pencemaran lingkungan yang ditimbulkannya sangat serius. Sanksi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menegakkan aturan dalam pengelolaan sampah.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, mengungkapkan rencana penindakan ini dalam konferensi pers usai rapat tingkat menteri mengenai pengelolaan sampah di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, Jakarta, Jumat (7/3).

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan mulai menutup praktik TPA open dumping atau pembuangan sampah secara terbuka mulai 10 Maret.

“Namun, untuk TPA seperti Burangkeng dan Rawa Kucing, selain ditutup, juga akan dikenakan sanksi pidana karena telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang cukup serius. Ada sekitar tujuh atau delapan TPA lain yang pencemarannya sangat serius sehingga pendekatan hukum harus diterapkan,” ujar Hanif.

Selain menindak tujuh TPA tersebut, KLH juga menargetkan penertiban terhadap 343 TPA open dumping di seluruh Indonesia. Pemerintah menekankan bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah (pemda), terutama di tingkat kabupaten/kota.

Sebagai bagian dari langkah perbaikan, pemda diharapkan menyusun regulasi yang lebih baik serta mengalokasikan minimal tiga persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pengelolaan sampah.

“Pemda juga harus aktif dalam mengurangi sampah, mendukung program penggunaan ulang, dan menerapkan sistem pengelolaan yang lebih berkelanjutan,” tambah Hanif.

Pemerintah juga tengah mempersiapkan kebijakan baru dengan menggabungkan tiga Peraturan Presiden (Perpres) menjadi satu aturan terkait pengelolaan sampah. Regulasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sampah sebagai sumber energi listrik, sekaligus mengurangi jumlah timbulan sampah yang berakhir di TPA dengan sistem pengelolaan yang belum optimal di berbagai daerah.***