Tangerang, Kabariku –Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa (Kades) dan Sekdes Kohod, Arsin serta UK bersama dua orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang berkaitan dengan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten.
“Kami menetapkan Saudara A (Arsin) selaku Kades Kohod sebagai tersangka,” ujar Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Rabu (19/2).
Arsin dan UK bersama dua orang lainnya yakni SP dan CE bertindak selaku penerima kuasa dalam proses sertifikasi yang berkaitan dengan pagar laut tersebut.
Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, keempatnya belum ditahan karena proses gelar perkara baru saja dilakukan.
Modus Pemalsuan Dokumen Tanah
Djuhandhani menjelaskan modus keempat tersangka dalam proses sertifkat HGB dan SHM yang berkiatn dengan pagar laut.
Ia mengatakan, keempat tersangka diduga telah bersama-sama membuat dan menggunakan dokumen palsu, seperti girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan tanah, surat keterangan pernyataan kesaksian, hingga surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga Desa Kohod.
Dokumen-dokumen tersebut diduga dipalsukan oleh Kades dan Sekdes Kohod sejak Desember 2023 hingga November 2024.
“Seolah-olah pemohon mengajukan permohonan pengukuran melalui KJSB Raden Muhammad Lukman dan permohonan hak ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, hingga akhirnya diterbitkan 260 SHM atas nama warga Kohod,” jelas Djuhandhani.
Penyidik telah melakukan penyitaan terhadap 263 warkat yang dikirim ke laboratorium forensik guna diperiksa keabsahannya. Selain itu, dalam penggeledahan di beberapa lokasi pada Senin (10/2), turut disita sejumlah barang bukti berupa satu unit printer, satu unit layar monitor, keyboard, stempel sekretariat Desa Kohod, serta berbagai alat lain yang diduga digunakan untuk memalsukan girik dan dokumen tanah.
Langkah Hukum dan Pencegahan
Meskipun keempat tersangka belum ditahan, penyidik terus melengkapi administrasi penyidikan guna memanggil mereka untuk proses hukum lebih lanjut. Djuhandhani menegaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mengeluarkan surat pencegahan dan penangkalan (cekal) terhadap para tersangka.***
Discussion about this post