Jakarta, Kabariku- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendorong akselerasi pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) sebagai upaya pencegahan kerugian negara. Hal itu ditandai dengan penyerahan Berita Acara Serah Terima (BAST) antara Pemerintah Kota (Pemkot) Solok dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok, Sumatera barat, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (12/08/2024).
“Tantangan terkait pengelolaan BMD memang tak terlepas dari dinamika politik. Selain itu, ego sektoral di antara kedua belah pihak (pemda) juga menjadi tantangan besar dalam proses serah terima aset ini. Namun, syukur Alhamdulillah kedua pemerintah daerah telah bersepakat menjalin serah terima, demi mendorong pembangunan di daerahnya masing-masing,” ujar Deputi Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK, Didik Agung Widjanarko.
Proses hibah antara Pemkot dan Pemkab Solok tak kunjung usai sejak tahun 2010. Karenanya, KPK melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah I menjembatani proses serah terima aset diantara kedua pemerintah daerah tersebut, hingga per Juni 2022, kedua pihak telah bersepakat melakukan pemindahtanganan BMD, dengan saling menghibahkan aset antara Pemkot Solok dan Pemkab Solok.
Adapun aset, yang diserahkan dari Pemkab Solok ke Pemkot Solok mencapai Rp4,421 miliar. Terdiri dari 12 unit bidang aset, meliputi; 2 Bidang Tanah dan Bangunan Rumah Negara Golongan III, 3 Bangunan Kantor Pemerintah, 4 Gedung Kantor Permanen, dan 3 Rumah Negara Golongan III Tipe C Permanen.
Sementara itu, aset Pemkot Solok, yang diserahkan kepada Pemkab Solok terdiri dari 4 Bangunan Gedung Kantor Permanen (Rp6,370 miliar) dan 10 aset meubelair (Rp499 juta), sehingga total keseluruhan aset ditaksir mencapai Rp6,870 miliar.
“Tugas koordinasi dengan pemda kami jalankan berdasarkan Undang-Undang sebagaimana tercantum di pasal 6 dan dipertegas dalam pasal 8. Semua itu kami laksanakan dengan tujuan mencapai kebermanfaatan bagi masyarakat, termasuk diantaranya optimalisasi tata kelola BMD untuk cegah kerugian negara,” terang Didik.
Pengelolaan BMD ini merupakan 1 dari 8 area intervensi KPK di dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) untuk memetakan potensi celah korupsi di setiap pemerintah daerah.
Sebagai informasi, skor MCP tahun 2023 Pemkot Solok adalah 88,23% dan Pemkab Solok (82,18%) atau termasuk kategori Terjaga. Penilaian itu, kata Didik patut diapresiasi karena sesuai dengan kondisi di lapangan.
Sementara Walikota Solok, Zul Elfian Umar, yang hadir langsung di Gedung Merah Putih berterima kasih kepada KPK, karena telah menjembatani proses penyerahan aset dengan Pemkab Solok.
“Selama ini kami telah melakukan segala upaya untuk menyelesaikan masalah ini, Alhamdulillah karena bantuan KPK ada ujungnya. Sekarang ini, aset yang diterima, telah digunakan optimal sebagai perkantoran di kota Solok,” terang Zul Elfian.
Senada, Bupati Solok, Epyardi Asda menyambut baik persoalan serah terima aset dengan Pemkot Solok. Baginya tata kelola BMD menjadi hal penting demi kebermanfaatan bagi masyarakat.
“Kami menginginkan permasalah aset ini clear and clean, meski dalam prosesnya sangat dinamis, termasuk isu politik. Karena itu kami sangat berterima kasih kepada KPK sehingga pengelolaan aset ini dapat terselesaikan,” pungkasnya.***
Red/K.101
Discussion about this post