Koalisi Masyarakat Sipil ke Komnas HAM Sampaikan Problematis Penyusunan dan Pasal di Revisi UU TNI-Polri

Jakarta, Kabariku- Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan melakukan audiensi dengan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengenai upaya dari Pemerintah Melakukan Revisi Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri.

“Kami menyampaikan kajian dan pendapat kepada Komnas HAM perihal akan dibahasnya RUU TNI dan RUU Polri oleh Presiden dan DPR yang menurut kami melanggar prosedur pembentukan perundang-undangan, prinsip hak asasi manusia dan demokrasi,” kata Andi Muhammad Rezaldy dari KontraS mewakili Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Rabu (07/08/2024).

Advertisement. Scroll to continue reading.

Dalam audiensi tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyampaikan berbagai masalah mulai dari soal penyusunan maupun Pasal-Pasal yang problematis.

“Kami menyampaikan perihal perencanaan dan penyusunan misalnya, pemerintah cenderung tergesa-gesa serta mengabaikan partisipasi publik secara bermakna sehingga jelas-jelas melanggar prinsip-prinsip dasar demokrasi,” ungkapnya.

Menurutnya, adanya pembahasan yang tidak transaparan dan partisipatif memperlihatkan ketidakpedulian terhadap aspirasi rakyat.

“Selain itu dalam hal RUU Kepolisian, kami memandang RUU ini jelas bukan untuk melindungi rakyat tapi hanya dibuat untuk melindungi kekuasaan,” terangnya.

Banyak Pasal dalam RUU tersebut, lanjut Andi, yang bermasalah dan akan menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta pengkerdilan kebebasan sipil.

Dirinya mencontohkan, sebagai contoh Pasal Rancangan Pasal 14 ayat (1) huruf b RUU Kepolisian menyatakan bahwa Polri memiliki tugas untuk melakukan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengamanan ruang siber.

“Pasal ini berisiko digunakan sebagai justifikasi untuk mengawasi dan menargetkan warga negara yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Penyalahgunaan wewenang ini berpotensi besar melanggar hak asasi manusia seperti hak atas kebebasan berekspresi,” terangnya.

Lalu meluasnya kewenangan intelkam yang dapat memperburuk ragam masalah intelijen, sebab jika dilihat pada Pasal 16A dan 16B ayat (2) Kewenangan Polri untuk melakukan deteksi dini bagi ancaman terhadap “kepentingan nasional” bermasalah karena penggunaan istilah “kepentingan nasional” dalam pasal tersebut sangat luas dan multitafsir.

Hal tersebut berpotensi dapat dengan “leluasa” mengawasi setiap tindakan warga negara yang kritis terhadap pemerintah dengan dasar “kepentingan nasional”.

“Khusus RUU TNI, kami memberikan pandangan bahwa RUU tersebut berpotensi memberikan ruang seluas-luasnya bagi prajurit TNI aktif menempati dan mendominasi posisi strategis di kementrian/lembaga sesuai dengan subjektivitas Presiden,” urai Andi.

Dia menjelaskan, hal ini merupakan ancaman serius terhadap supremasi sipil dan demokrasi, selain itu dengan adanya Pasal ini menimbulkan risiko atau masalah baru, misalnya dalam membuat kebijakan publik, ada kecenderungan menggunakan pendekatan kebijakan berbasis keamanan, pengaruh militer dan memprioritaskan keamanan nasional di atas hak asasi manusia.

“Pendekatan ini dapat mengakibatkan tindakan yang represif dan masyarakat sipil menjadi korbannya,” ucapnya.

Lebih lanjut, Koalisi Masyarakat Sipil juga menyampaikan respon atas usulan penghapusan larangan TNI berbisnis. Pihaknya berpandangan bahwa usulan tersebut mencerminkan kemunduran dari upaya reformasi TNI.

Militer dipersiapkan untuk fokus pada peran dan fungsi yang utama yaitu menjalankan tugas-tugas pertahanan dan menghadapi perang bukan dalam urusan berbisnis.

“Sejarah pada pengalaman orde baru telah menunjukkan betapa besarnya daya rusak atas dampak dari campur tangan militer dalam ranah bisnis dan politik, sebuah langkah mundur yang harus dihindari untuk menjaga integritas dan kemajuan demokrasi,” tandas Andi.***

Red/K.101