Kemendes Pilih Kabupaten Garut sebagai Lokasi Pengembangan Desa Inklusif dan Akuntabilitas Sosial

Garut, Kabariku- Kementerian Desa (Kemendes) PDTT RI sukses menyelenggarakan Bimbingan Teknis Desa Inklusif dan Akuntabilitas Sosial di Kabupaten Garut yang difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Garut, Tenaga Pendamping Profesional, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa serta Pemerintah Desa lokus, dari tanggal 2-5 Juli 2024.

Kabupaten Garut terpilih sebagai lokasi Fasilitasi Pengembangan Desa Inklusif dan Akuntabilitas Sosial yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal (Dirjen) Pembangunan Desa & Perdesaan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendes PDTT) Nomor 48.44 Tahun 2024.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Kepala DPMD Kabupaten Garut, Wawan Nurdin, dalam sambutannya di saat membuka acara bimtek di Desa Suci, menyampaikan, ada 4 desa di Kabupaten Garut yang menjadi lokus pelaksanaan bimtek ini, yaitu  Desa Sukatani Kecamatan Cilawu, Desa Jayamekar Kecamatan Pakenjeng, Desa Rancasalak Kecamatan Kadungora, dan Desa Suci Kecamatan Karangpawitan.

“Program ini merupakan bagian dari Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) sub komponen 2B, yang melibatkan 192 desa di 48 kabupaten dan 15 provinsi,” ujar Wawan.

Kegiatan bimtek ini diikuti 30 peserta terdiri dari perwakilan unsur Pemerintah Desa, BPD, Kader Posyandu, Kader Pemberdayaan Masyarakat,  kelompok Disabilitas, rentan,marginal, perempuan, dan tokoh masyarakat lainnya. Setelah bimtek, kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan tahap 1, 2, dan 3.

Pelaksanaan bimtek di Kabupaten Garut dilakukan di desa-desa lokus dengan fasilitator dari DPMD Kabupaten Garut, tenaga pendamping profesional, dan pendamping desa yang sebelumnya telah mengikuti Training of Trainer (ToT) Fasilitator Desa Inklusi dan Akuntabilitas Sosial yang diselenggarakan oleh Kemendes PDTT RI.

Menurut Wawan, bimtek ini menghasilkan lembar kerja penilaian atau score card akuntabilitas sosial, keputusan kepala desa tentang Penggerak Desa Inklusif, serta Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) dari program kegiatan di desa yang berbasis inklusi dan akuntabilitas sosial.

Sementara itu, Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa, Teguh Hadi Sulistiono yang hadir pada pelaksanaan bimtek terakhir mengungkapkan harapannya agar kegiatan ini dapat membentuk model Desa Inklusif dan Akuntabilitas Sosial dalam pembangunan desa yang sesuai dengan kondisi desa guna mendukung SDGs desa.

“Tentu melalui bimtek ini model Desa Inklusif dan Akuntabilitas Sosial terbentuk, dengan harapan hal ini berkontribusi terhadap pencapaian SDGs,” ungkap Teguh yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan Kemendes PDTT.***

Red/K.101