Garut, Kabariku- Sidang Praperadilan terhadap penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) oleh Kejaksaan Negeri Garut terhadap kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi dana Bantuan Operasional Pimpinan DPRD (BOP) dan Reses DPRD Kabupaten Garut yang merugikan keuangan negara mencapai Rp1,2 Milyar ditunda oleh Majelis Hakim Tunggal Sandi Muhamad Alayub, SH., MH.
Asep Muhidin, SH., MH., mengatakan, sidang ini mirip dengan persidangan Praperadilan Pegi Setiawan yang ditunda setelah Majelis Hakim Tunggal membuka tanpa kehadiran pihak Termohon.
Pemohon Praperadilan melalui kuasa hukumnya menyayangkan Kejaksaan tidak menghadiri sidang perdana Praperadilan ini, padahal jarak antara kantor Kejaksaan dengan Pengadilan Negeri Garut sangat dekat, bahkan berada di jalan yang sama, yaitu jalan Merdeka, Tarogong Kidul, Kabupaten Garut.
Setelah dibuka, Hakim Tunggal langsung memeriksa administrasi Pemohon, adapun yang hadir sebagai Pemohon yaitu warga atas nama Bakti Safa’at dan Asep Ahmad selaku pemberi kuasa kepada kantor hukum Asep Muhidin, SH., MH & Rekan.
Setelah memeriksa administrasi, Hakim Tunggal Sandi Muhamad Alayub, SH., MH., meminta petugas agar memastikan kehadiran pihak Kejaksaan selaku Termohon Praperadilan ada atau tidak di luar. Setelah dicek oleh petugas pihak Kejaksaan tidak menghadiri sidang perdana Praperadilan.
Hakim Tunggal pun mengatakan, bahwa Pengadilan Negeri Garut telah memanggil secara patut dan diterima oleh Kejksaan Negeri Garut, namun alasan ketidakhadirannya tidak diketahui.
“Jadi kami akan meanggil kembali secara patut pihak Termohon atau Kejaksaan Negeri Garut. Jadi sidangnya ditunda dan akan dilanjutkan senin depan tanggal 3 Agustus 2024 pukul 13.00 WIB,” kata Majelis Hakim.
Karena itu, Para Pemohon sangat kecewa dengan ketidakhadiran pihak Kejaksaan pada sidang pertama Praperadilan ini.
“Kantor Kejaksaan sangat dekat dengan Pengadilan, ini mencerminkan kekurangtaatan dan kekurangpatuhan sebagai Penegak Hukum terhadap produk hukum, kalau alasan Kejaksaan sibuk, memang di Kejaksaan pegawainya satu ata lima orang?, kan banyak,” tukas Asep Muhidin.
Dia menegaskan, bahwa jadwal sidang sebelumnya sudah ada pemberitahuan
“Atau pihak Kejaksaan sedang mempersiapkan bahan? Ini kan bukan baru kemarin, udah seminggu lalu diberitahukan pengadilan melalui relasi panggilan, atau sedang mengatur strategi agar Permohonan Praperadilan kami ditolak oleh pengadilan,” cetusnya.
“Tetapi apapun alasannya, biarkan mereka dan Tuhan yang tahu, kami berbaik sangka saja, kan tidak boleh buruk sangka nanti kena delik, mereka kan penegak hukum,” lanjutnya.
Asep Muhidin menjelaskan, tujuan Praperadilan ini sangat sederhana, dulu Kepala Kejaksaan Negeri Garut atas nama Dr. Neva Sari Susanti, SH., M.Hum., menyampaikan ditemukan adanya kerugian hasil perhtungan sementara internal Kejaksaan dalam dugaan korupsi BOP dan Reses mencapai Rp. 1,2 Milyar.
“Nah sekarang tiba-tiba kerugiannya hilang dan dianggap tidak ada, kan aneh bin ajaib. Jangan beralasan Kejaksaan salah sebut atau salah hitung, mereka ini orang-orang pilihan dan terpilih untuk menentukan hukum mau dibawa kemana, serta menentukan nasib seseorang dengan menentukan tuntutan pidana,” bebernya.
Asep Muhidin, SH., MH & Rekan pun meminta Kejaksaan membuka seterang-terangnya kasus ini.
“Jangan ada dusta diantara kita, ini sudah jelas dan celear ada kerugian hasil perhitungan internal kejaksaan,” ucapnya.
Kalau masalah penyidikan, lanjut dia, yang tidak sesuai prosedur dalam hal standar Operasional Prosedur (SOP), naun demikian terkait kesalahan administrasi ada tenggang waktunya.
“Oke lah, yang penting dipersiapkan dulu saja administrasinya atau surat yang diperlukan untuk menutupi kelalaian atau kesalahan administrasi penyidikan. Ingat ya itu ada aturan dan waktunya berapa lama penyidikan dan surat apa yang diperlukan, nanti buka di Praperadilan ya bos,” tandasnya.***
Red/K.101
Baca Juga :
Discussion about this post