Rancangan Revisi UU Polri: Meluasnya Wewenang Kepolisian di Tengah Sejumlah Masalah Institusional

Jakarta, Kabariku- DPR-RI bersama pemerintah berencana melakukan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) atas perubahan UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian).

“Berdasarkan draft yang kami terima, RUU Kepolisian memuat sejumlah pasal yang memperluas kewenangan Kepolisian serta membuka ruang bagi perpanjangan batas usia pensiun bagi anggota Polri,” ungkap Dimas Bagus Arya, Koordinator Badan Pekerja Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Senin (20/05/2024).

KontraS, menyoroti setidaknya lima hal pada pada RUU Kepolisian yang proses perumusan dan pembahasannya dianggap masih minim partisipasi dan substansinya tidak akan menyelesaikan masalah institusional Kepolisian.

Pertama, RUU Kepolisian memperluas kewenangan Polri untuk juga melakukan pengamanan, pembinaan dan pengawasan terhadap Ruang Siber yang berpotensi menimbulkan pertentangan dengan UU No.27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi;

Kedua, RUU Kepolisian juga menambahkan Pasal mengenai perluasan kewenangan untuk melakukan penyadapan, dan perluasan kepada bidang Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Polri untuk melakukan penggalangan intelijen, yang dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan dengan Badan Intelijen Negara dan pengaturannta kabur akibat belum adanya undang-Undang khusus terkait penyadapan;

Ketiga, RUU Kepolisian tidak memperkuat dan menegaskan posisi serta kewenangan lembaga pengawas atau oversight terhadap Polri seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas);

Keempat, terkait masih diaturnya Pam Swakarsa dan kelima dinaikkannya batas usia pensiun; dan

Kelima, dinaikkannya batas usia pensiun menjadi 60-62 tahun bagi anggota Polri dan 65 tahun bagi pejabat fungsional Polri juga belum memiliki urgensi yang jelas.

Mewakili KontraS Dimas Bagus Arya meminta, DPR-RI bersama Pemerintah untuk menghentikan sementara proses pembahasan RUU Kepolisian dan melakukan evaluasi serta meninjau ulang beberapa perubahan dalam RUU Kepolisian khususnya pasal-pasal yang memperluas kewenangan Kepolisian.

“Kami meminta DPR RI melakukan penyusunan RUU Kepolisian secara lebih partisipatif dengan melibatkan unsur masyarakat sipil, akademisi dan unsur masyarakat lainnya dalam agenda revisi UU Kepolisian,” tutup Dimas.***

*Badan Pekerja KontraS

Red/K.101