Jakarta, Kabariku- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan tersangka Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta Eko Darmanto.
“Jaksa KPK Muhammad Albar Hanafi, telah selesai melimpahkan surat dakwaan dan berkas perkara dengan Terdakwa Eko Darmanto ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, dalam keterangannya. Selasa (07/05/2024).
Ali menjelaskan, sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (4) KUHAP, Tim Jaksa berpendapat untuk tempat persidangannya berada di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya.
“Dikarenakan locus maupun tempus delicti atau tempat dan waktu terjadinya tindak pidana lebih dominan di wilayah hukum Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya,” jelas Ali.
Ali memaparkan, Tim Jaksa mendakwa dalam satu surat dakwaan untuk penerimaan gratifikasi dan TPPU terakumulasi senilai Rp37,7 Miliar dan akan dibeberkan secara lengkap saat pembacaan surat dakwaan.
Diantara pembelian aset bernilai ekonomis oleh terdakwa berada di gedung Grand Taman Melati Margonda 2 Jalan Margonda No. 52 A Kelurahan Pondok Cina, Beji. Depok, Jawa Barat.
“Untuk status penahanan saat ini sudah sepenuhnya menjadi wewenang Pengadilan Tipikor. Penetapan hari sidang pertama masih menunggu informasi lanjutan dari Panmud Tipikor,” pungkas Ali.
Diketahui sebelumnya, Mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto dijerat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, penyidikan dilakukan setelah pihaknya melakukan analisis lanjutan dan penemuan fakta baru terkait dugaan menyembunyikan dan menyamarkan asal usul kepemilikan harta.***
Red/K.101
Berita Terkait :
Discussion about this post