Ahok Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Impor LNG, Ali Fikri: Statusnya sebagai Saksi

Jakarta, Kabariku-  Komisaris PT Pertamina (Persero) Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, 7 November 2023 hari ini.

Ahok diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan ‘liquefied natural gas’ (LNG) di PT Pertamina tahun 2011-2021.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Hingga berita ini diturunkan, Ahok masih menjalani pemeriksaan tim penyidik KPK.

“Informasi yang kami peroleh saksi sudah hadir di Gedung Merah Putih KPK dan masih dilakukan pemeriksaan tim penyidik,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (7/11) kepada wartawan.

Diketahui, KPK telah menetapkan mantan Dirut PT Pertamina Karen Agustiawan sebagai tersangka pada Selasa (19/9/2023) lalu terkait korupsi impor LNG tersebut.

Tahun 2012 lalu, Karen Agustiawan yang menjabat sebagai Dirut PT Pertamina (2009-2014), mengeluarkan kebijakan untuk mengimpor LNG. Tujuannya, untuk mengatasi defisit gas yang diprediksi akan dialami Indonesia dalam periode 2009-2040.

Karen kemudian memutuskan melakukan kontrak perjanjian dengan CCL Ameriksa Serika.

Namun keputusan itu digulirkan tanpa kajian dan tidak melaporkannya kepada Dewan Komisaris PT Pertamina Persero.

Bahkan Karen pun tidak memberikan laporan kepada pemerintah sebagai pemegang saham PT Pertamina.

Dampak dari kebijakan impor LNG tersebut mengakibatkan LNG dari kargo Pertamina tidak terserap di pasar domestik karena LNG mengalami kelebihan pasokan.

Pertamina pun harus menjual LNG itu ke pasar internasional meski dalam kondisi merugi.

Keputusan Karen Agustiawan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar 140 juta dolar AS atau Rp2,1 triliun.

Atas perbuatannya, Karen disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.***

Red/K-102