SIAGA 98: Saatnya Ketua KPK Firli Bahuri Koordinasi dengan LPSK, Minta Perlindungan dan Menjelaskan Soal Corruptors Strike Back

Jakarta, Kabariku-  SIAGA 98 berharap agar Ketua KPK Firli Bahuri segera berkoordinasi dengan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) untuk mendapat perlindungan sebagai saksi pemberantasan korupsi terkait dengan apa yang dialaminya sekarang.

Selain itu, koordinasi dengan LPSK juga penting dilakukan agar Ketua KPK Firli Bahuri dapat memberikan keterangan terkait dugaan adanya aksi corruptors strike back yang sempat ia ungkapkan dan dialaminya sekarang.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Kami berpandangan bahwa Pak Firli Bahuri tentu memiliki banyak bukti dan banyak yang beliau ketahui terkait dengan dugaan corruptors strike back yang terjadi pada dirinya belakangan ini sehingga ia terancam,” jelas Koordinator SIAGA 98, Hasanuddin, Sabtu 28 Oktober 2023.

Oleh karena itu, lanjutnya, SIAGA 98 mendorong agar Ketua KPK Firli Bahuri segera memberikan keterangan dan kesaksian kepada LPSK terhadap apa ia ketahui terkait corruptors strike back tersebut.

“Kami berharap beliau dapat memberikan kesaksian secara jelas dan LPSK tentu dapat memberikan perlindungan terhadap saksi,” jelas Hasanuddin.

Ditambahkananya, Firli Bahuri adalah pelaku dan saksi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia menyaksikan secara langsung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK sehingga adanya corruptors strike back yang ia maksudkan tentu ia mengetahui.

Presiden Jokowi harus turun tangan

SIAGA 98 juga berharap Presiden Jokowi segera turun tangan memberikan perlindungan terhadap pimpinan KPK termasuk Firli Bahuri.

Perlindungan kepada pimpinan KPK, menurut SIAGA 98 penting karena dua hal, yaitu:

Pertama, KPK mendapatkan tugas dari negara untuk melakukan pemberantasan korupsi.

“Karena tugasnya itu, tentu saja KPK sangat terbuka peluang mendapatkan serangan balik dari para koruptor atau seperti disebutkan Pak Filrli sebagai corruptors strike back,” ujar Hasanuddin.

Kedua, dalam posisi KPK menjadi bagian dari rumpun eksekutif, maka sudah saatnya Presiden untuk campur tangan menyelesaikan atau setidaknya melindungi pimpinan KPK terkait corruptors strike back tersebut.

Hasanuddin memberikan salah satu contoh adanya corruptors strike back yang pernah dialami Firli Bahuri, yaitu kasus bocornya dokumen rencana penyelidkkan KPK di Kementerian ESDM.

Awalnya, Firli Bahuri disebut-sebut sebagai pihak yang diduga membocorkan dokumen tersebut.

Namun setelah Dewan Pengawas (Dewas) KPK melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap kasus itu, terbukti Firli Bahuri tidak terlibat.

“Dari hasil pemeriksaan muncul nama seseorang berinisal S yang diduga sebagai pihak yang membocorkan dokumen tersebut. Itu salah satu contoh,” kata Hasanuddin.

“Sekali lagi, SIAGA 98 menyarankan saatnya Firli Bahuri membuka apa yang sebenarnya terjadi di KPK dengan memberikan keteranagan kepada LPSK dengan didampingi Biro Hukum KPK dan pimpinan KPK. Karena dalam hal ini Firli Bahuri sebagai saksi pemberantasan korupsi di Indonesia,” papar Hasanuddin lagi.***

Red/K-102