Pius Lustrilanang Dikukuhkan Unsoed sebagai Profesor Kehormatan Bidang Ilmu Manajemen Pemerintahan Daerah

Purwokerto, Kabariku- Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA., anggota Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dikukuhkan sebagai Profesor Kehormatan oleh Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto.

Pius Lustrilanang yang dikenal aktivis ’98 dikukuhkan sebagai Guru Besar dalam bidang Ilmu Manajemen Pemerintahan Daerah.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Dalam orasinya, Profesor Honoris Causa (HC) Unsoed Pius Lustrilanang mengungkapkan, kinerja Pemda bisa dinilai tangguh dan kompeten jika mau berkomitmen membuat alat ukur yang diberi nama Electronic Resilience Assesment Tool atau E-RAT.

Alat ini untuk memfasilitasi lembaga atau organisasi menilai dan mengukur tingkat ketahanan dari kinerja mereka di saat krisis jika mendasarkan delapan dimensi penting ketahanan.

“Alat ukur E-RAT dapat membantu memotret kondisi objektif yang ada di pemerintah daerah dalam menghadapi ketidakpastian yang tinggi dan dinamika perubahan yang dinamis menuju ketahanan survival pemerintah daerah,” ungkapnya di gedung Graha Widyatama Purwokerto, Jumat (8/9/2023).

“E-RAT juga menyediakan alat, akses ke pengetahuan, pemantauan dan pelaporan yang akan mendukung pemda mengurangi risiko dalam membangun ketahanan,” lanjut Pius.

Alat ukur E-RAT ini, kata Pius, diklaim sudah pernah diuji dan terbukti hasilnya bermanfaat bagi para pemimpin di daerah. Prinsip delapan dimensi pengukuran resiliensi pemda ini sudah dilakukan oleh Pemda Provinsi Kalimantan Utara.

“Hasilnya daerah ini memiliki kekuatan pada dimensi leadership capabilities, serta terdapat dimensi yang perlu ditingkatkan yaitu kemampuan teknologi informasi dan resiliensi keuangan organisasi. Hasil pengukuran tersebut memberikan saran rekomendasi pilihan kebijakan-kebijakan yang dapat menjadi prioritas utama,” terangnya.

Pius pun menegaskan pentingnya pemerintah daerah untuk mengukur tingkat resiliensi.

Karena dari hasil pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja yang dilakukan oleh BPK, menunjukkan banyak permasalahan yang terjadi di pemerintah daerah.

“Konsep resiliensi dalam konteks daerah telah ada sejak tahun 1970. Konsep ini awalnya menjelaskan tentang cara sistem daerah atau perkotaan dalam mengatasi stres dan gangguan yang disebabkan oleh faktor eksternal. Semula hanya disebabkan bencana alam,” jelas Pius.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan bersama tim, ditemukan ada delapan dimensi ketahanan.

“Praktik manajemen risiko, kemampuan kepemimpinan, kemampuan teknologi informasi, kemampuan manajemen aliansi, kemampuan merumuskan strategi, kemampuan mengembangkan produk layanan baru, resiliensi organisasi, dan resiliensi keuangan organisasi,” paparnya.

Sementara itu, Rektor Unsoed Profesor Akhmad Sodiq mengungkapkan alasan diberikannya gelar Profesor HC kepada Pius.

“Amanah utamanya (perguruan tinggi) adalah satu untuk penyiapan sumber daya manusia yang unggul dan utuh. Lalu yang kedua pengembangan IPTEK dan teknologi di sisi lain butuh pengembangan institusi,” terangnya.

Menurutnya, ini menjadi satu hal yang menarik. Karena ilmu tersebut telah dipublikasikan di berbagai jurnal dan buku.

“Ini akan menjadi banyak kajian kemudian diterapkan. Tadi juga sudah ada contoh bahwa itu bisa diterapkan. Terutama ini menjadi ini erat kaitannya dengan visi misi Unsoed. Ini sangat relasi dengan resiliensi pengembangan di pemerintah daerah,” Rektor Unsoed menutup.***

Red/K.101