Jakarta, Kabariku- Polisi Militer (Puspom) TNI telah menetapkan Kabasarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi (HA) dan Koorsmin Kabasarnas Adm Afri Budi Cahyanto (ABC) sebagai tersangka korupsi di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).
Penetapan dua tersangka tersebut disampaikan langsung oleh Danpuspom TNI Marsekal Muda TNI Agung Handoko didampingi Ketua KPK Firli Bahuri saat konferensi pers bersama di Puspen TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (31/7/2023) malam.
Danpuspom TNI Marsda Agung Handoko mengatakan telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap Letkol Adm Afri Budi Cahyanto (ABC) dalam kasus dugaan korupsi di Basarnas.
Sedangkan Marsekal Madya Henri Alfiandi (HA), hingga Senin (31/7/2023) malam, masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik Puspom TNI.
Marsda Agung menyebut, keterangan yang disampaikan ABC sama dengan keterangan saksi dari pihak swasta yang telah ditahan KPK.
Atas dasar tersebut dan bukti-bukti yang ada, Puspom TNI menetapkan kedua anggota TNI yang aktif sebagai tersangka.
“Terhadap keduanya, malam ini kita lakukan penahanan dan akan ditempatkan di instalasi tahanan militer milik Polisi Militer Angkatan Udara di Halim,” jelas Marsda Agung.
Lebih lanjut Marsda Agung menjelaskan terdapat 27 item barang bukti dalam kasus ini.
Salah satunya laptop yang digunakan ABC menyimpan data pengadaan barang dan jasa di Basarnas. Bukti lainnya yaitu uang ratusan juta yang kini disita oleh KPK, Kata dia, penyidik akan mengajukan peminjaman bukti uang ke KPK untuk penyidikan di Puspom TNI.
Selanjutnya, terkait “Dako” (dana komando) untuk menyerahkan suap ke Kepala Basarnas Marsdya Henri Alfiandi. Danpuspom mengatakan pihaknya masih mendalami aliran dana tersebut.
“Kami ingin sedikit menambahkan, jadi terkait dengan aliran dana komando ini, masih kita lakukan pendalaman,” ujarnya.
Terkait polemik adanya perbedaan pendapat diantara Puspom TNI dan KPK terkait pemberantasan korupsi, pihaknya tealh mendapat arahan dari Panglima TNI.
“Sebagaimana yang diarahkan Panglima TNI bahwa koordinasi dan sinergi antara Puspom TNI dan KPK diharapkan kedepan dapat terus dibina baik, khususnya penanganan korupsi yang melibatkan personel TNI,” tambahnya.
Puspom TNI berjanji kasus dugaan korupsi di lingkungan Basarnas diungkap secara transparan dan memastikan hukuman pasti akan dijatuhkan, terlebih untuk kasus korupsi yang tergolong sebagai kejahatan luar biasa ini.
Pada kesempatannya, Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan akan menuntaskan kasus dugaan korupsi di Basarnas.
Firli mengatakan, saat ini KPK juga telah menahan tersangka berinisial MG Komisaris Utama PT MGCS, yang telah menyerahkan diri ke KPK. Dengan demikian sudah ada tiga tersangka yang diduga memberi suap yang ditahan KPK.
“Segenap insan KPK menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI yang telah memproses penanganan perkaraan dugaan korupsi di Basarnas secara cepat dan progresif,” tandas Firli.***
Red/K.101
Berita Terkait :
Discussion about this post