Jakarta,Kabariku- Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur tentang sistem pemilihan umum (pemilu) proporsional terbuka.
Putusan MK terhadap penolakan uji materi tersebut bernomor 114/PUU-XX/2022. Dengan demikian, Pemilu tetap memakai sistem proporsional terbuka.
“Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ucap Hakim Ketua Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di gedung MK, Jakarta, Kamis 15 Juni 2023.
Hakim Konstitusi Sadli Isra menambahkan, dalam setiap sistem pemilu terdapat kekurangan yang dapat diperbaiki dan disempurnakan.
Namun, lanjutnya, perbaikan dan peyempurnaan tersebut bisa dilakukan dengan tanpa mengubah sistemnya.
“Menurut Mahkamah, perbaikan dan penyempurnaan dalam penyelenggaraan pemilu dapat dilakukan dalam berbagai aspek, mulai dari kepartaian, budaya politik, kesadaran dan perilaku pemilih, hingga hak dan kebebasan berekspresi,” bebernya.
Diberitakan, permohonan uji materi diajukan pada 14 November 2022 lalu.
MK menerima permohonan dari lima orang yang keberatan dengan sistem proporsional terbuka. Mereka ingin sistem proporsional tertutup yang diterapkan.
Para pemohon terdiri dari Demas Brian Wicaksono (pengurus PDIP cabang Banyuwangi); Yuwono Pintadi; Fahrurrozi (Bacaleg 2024); Ibnu Rachman Jaya (warga Jagakarsa, Jakarta Selatan); Riyanto (warga Pekalongan); dan Nono Marijono (warga Depok). Mereka memilih pengacara dari kantor hukum Din Law Group sebagai kuasa.
Sementara itu, mayoritas partai politik memnghendaki Pemilu sitem proporsional terbuka.
Bahkan mereka mengatakan, pemilu adalah kewenangan pembuat undang-undang yakni presiden dan DPR. Dengan demikian MK tidak berwenang untuk mengubahnya lewat putusan uji materi.***
Red/K-1001
Discussion about this post