Laporan Mantan Dirlidik KPK Brigjen Endar Mestinya Ditolak Ombudsman, Berikut Penjelasan SIAGA 98

Jakarta, Kabariku- – Ombudsman Republik Indonesia membuka peluang menjemput paksa Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri Cs jika ketidakkehadirannya dalam klarifikasi laporan Brigjen Endar Priantoro ditemukan unsur kesengajaan.

Hal itu ditegaskan Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jawen yang mengatakan upaya jemput paksa itu telah sesuai dengan Pasal 31 Undang-undang nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Robert menyatakan, terlapor yang telah dipanggil tiga kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan dengan alasan yang sah, Ombudsman dapat meminta bantuan Polri untuk menghadirkan yang bersangkutan secara paksa.

Terkait dengan pernyataan pihak Ombudsman, Koordinator SIAGA 98 Hasanuddin menyatakan, Ombudsman harus cermat dan teliti dalam menjalankan fungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik dan menjalankan tugasnya dalam menindaklanjuti laporan Mantan Direktur Penyelidikan KPK, Brigjen Endar yang telah berakhir masa tugasnya.

Hasanuddin menjelaskan, fungsi pengawasan Ombudsman tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman (UU Ombudsman) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Ia menambahkan, semestinya Ombudsman menolak laporan tersebut dengan memperhatikan dan mempedomani pasal 35 dan ayat (1) huruf c dan e Pasal 36 (UU Ombudsman);

Pasal 35 huruf a berbunyi “Laporan tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh instansi yang dilaporkan dan menurut ombudsman proses penyelesaiannya masih dalam tenggang waktu yang patut”

Selain itu, substansi yang dilaporkan ternyata bukan wewenang Ombudsman.

Hasanuddin menjelaskan, sebagaima diketahui publik, pemberhentian Brigjen Endar di KPK telah ditangani Dewan Pengawas KPK.

Menurutnya, Dewan Pengawas KPK dibentuk sebagai kontrol internal terhadap perilaku Pimpinan KPK dan juga mewakili publik mengawasi dan memeriksa Pimpinan KPK dalam hal diduga melakukan pelanggaran etik KPK.

“Dewan Pengawas KPK telah melaksanakan tugasnya terkait hal ini, dan oleh sebab itu ketentuan di atas harus di pedomani Ombudsman,” tambahnya lagi.

Hasanuddin menegaskan, tidak efektif, efisien serta tidak berkeadilan apabila seseorang diperiksa atas suatu perbuatan yang sama secara berkali-kali dan lembaga/instansi yang berbeda-beda.

“Oleh karena itu, Ombudsman semestinya menolak laporan tersebut atas pertimbangan hukum ini, dan/atau setidaknya menunggu hasil kerja Dewan Pengawas KPK terkait peristiwa ini,” jelasnya.

Ditambahkannya, Dewan Pengawas KPK sudah profesional dan berintegritas dalam menindaklanjuti laporan Mantan Penyelidik KPK tersebut.

“Kita tunggu saja hasil pemeriksaan Dewan Pengawas KPK,” paparnya. ***