Jakarta, Kabariku- Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak) dibetuk pada tahun 2010. Lembaga ini berdiri merupakan implementasi amanat Pasal 36C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (pasal 36C yang mengatur mengenai Komwasjak pertama kali muncul pada Perubahan Ketiga UU KUP Tahun 2007).
Lantas mengapa namanya kurang begitu populer di tengah kasus-kasus kebocoran pajak yang sering terjadi di negeri ini?
Komwasjak seperti tersembunyi di tengah kasus-kasus besar dalam dunia perpajakan.
Kita masih ingat kasus Gayus Tambunan yang memiliki simpanan Rp1 triliun meskipun dia hanya pegawai level bawah di Ditjen Pajak.
Sekarang muncul lagi kasus RAT yang memiliki uang simpanan senilai 37 miliar dalam Safe Deposr Box serta total harta kekayaannya yang hampir menyamai Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Lantas apa saja tugas dan kewenangan Komwasjak?
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.09/2023 tentang Komite Pengawas Perpajakan dinyatakan bahwa Komite Pengawas Perpajakan adalah komite non struktural yang bersifat independen dalam melakukan fungsi pengawasan aspek strategis Perpajakan.
Komite Pengawas Perpajakan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.
Komite Pengawas Perpajakan membantu Menteri Keuangan dalam melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi yang bersifat strategis terhadap kebijakan dan administrasi Perpajakan pada Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Dalam melakukan tugas dan fungsinya, Komite Pengawas Perpajakan memiliki wewenang untuk:
- Meminta informasi kepada Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan lnspektorat Jenderal sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- Mengumpulkan informasi, saran, masukan, dan/atau aspirasi dari pihak selain yang dimaksud pada angka 1 dalam rangka pelaksanaan fungsi pengkajian;
- Menerima pengaduan Perpajakan dari pihak eksternal Kementerian Keuangan;
- Memantau tindak lanjut rekomendasi hasil kajian yang disetujui Menteri Keuangan;
- Memantau tindak lanjut penyelesaian pengaduan oleh Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Inspektorat Jenderal; dan
- Melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melaksanakan tugas dan fungsi sepanjang tidak bertentangan dengan kode etik, prinsip benturan kepentingan, dan independensi.
Itulah tugas dan fungsi Komwasjak yang harus menjadi garda terdepan dalam penganganan dan pencegahan kebocoran pajak.***
Red/K.000
Discussion about this post