Garut, Kabariku- PT Pupuk Kujang sebagai produsen pupuk memastikan pupuk bersubsidi di Kabupaten Garut, Jawa Barat tersedia aman sebanyak 65.326 ton untuk alokasi tahun 2022 sesuai usulan sehingga petani tidak perlu khawatir.
Hal ini disampaikan dengan jelas oleh AVP Region Jabar 3 PT. Pupuk Kujang, Shidarta. Di samping itu, memperkuat pengawasan pupuk hingga ke tingkat distributor dan kios sesuai Permendag Nomor 15 tahun 2013 yaitu tugas Pupuk Indonesia menyalurkan pupuk sampai ke Lini IV atau gudang pengecer, adalah kewajiban dari semua pihak terkait.
Terakhir, perwakilan PT. Pupuk Kujang itu berpesan agar seluruh pihak yang terlibat dalam penjualan pupuk bersubsidi untuk tertib administrasi yakni semuanya dicatat dan dilaporkan, kemudian tertib operasional yaitu menjual pupuk sesuai HET dan menyalurkannya ke petani yang berhak.
Faktanya, distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Garut tahun 2022 tidak sesuai dengan harapan, hal ini disampaikan oleh Yogi Iskandar selaku Ketua DPD Pemuda Nasionalis Kabupaten Garut.
“Sampai saat ini kami terus mengawal perkembangan dari laporan dugaan penyelewengan distribusi pupuk bersubsidi ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada APH yang saat ini sudah melakukan penyelidikan dan pemanggilan terhadap oknum distributor yang diduga melakukan penyelewengan,” ungkap Yogi. Minggu (26/3/2023).
Disamping itu, lanjut Yogi, selain tidak berfungsinya pengawasan distribusi pupuk bersubsidi ini oleh KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) di Kabupaten Garut ini.
“Ada pihak terkait lainnya yang seharusnya ikut bertanggung jawab atas terjadinya dugaan penyelewengan pupuk bersubsidi ini, yakni Dinas Pertanian Kabupaten Garut sebagai pihak yang melakukan verifikasi lapangan langsung,” tambah Yogi.
Fakta di lapangan seperti terjadinya perbedaan transaksi penjualan antara kios pengecer dan distributor menjadi bukti nyata bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Garut telah abai dalam melakukan tugas dan fungsi kontrolnya.
“Perbedaan transaksi penjualan antara kios pengecer dan distributor ini disebabkan oleh tumpang tindihnya proses penginputan laporan penjualan pada aplikasi T-Pubers,” jelasnya.
Yogi menyebut, perbedaan laporan penjualan ini disebabkan oleh distributor juga memiliki PIN T-Pubers kios pengecer yang seharusnya tidak diperbolehkan. Hal ini berakibat pada distributor dengan seenaknya melakukan manipulasi data penjualan.
“Dinas Pertanian Kab. Garut sebagai pihak terkait saya pikir harus juga diproses dan dipanggil oleh APH terkait dugaan penyelewengan distribusi pupuk bersubsidi ini,” tutup Yogi.***
Red/K.101
Discussion about this post