Ketua PM Gatra Komentari Pembatalan Penempatan Guru PPPK. Ini Pernyataan Lengkapnya

Garut, Kabariku- Ribuan guru honorer di Kabupaten Garut terancam batal menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Para guru honorer Pasing Grade Prioritas Satu (PGP1) asal Garut yang sudah lulus seleksi ASN Guru dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2022 merasa resah dengan terbitnya surat pengumuman dari Dirjen GTK No: 1199/B/GT.00.08/2023 tentang Pembatalan Penempatan Pelamar P1 (Prioritas Satu) pada Seleksi ASN P3K Tahun 2022.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Kejadian tersebut menjadi perhatian tokoh Kabupaten Garut, H. Holil Aksan Umarzein yang turut merasakan atas nasib para guru tersebut.

“Ini jadi tamparan bagi kita semua,” kata H. Holil, Kamis (16/3/2023).

Ketum Forkodetada Jabar (Forum Koordinasi Desain Penataan Daerah Jawa Barat) ini menyebut guru yang profesional dan kompeten adalah salah satu kunci dalam meningkatkan mutu pendidikaan.

“Sejatinya, pengangkatan dan penempatan guru honorer jadi PPPK adalah upaya untuk memiliki guru yang profesional. Dari kejadian ini kita bisa mengukur sampai dimana komitmen pemerintah dalam meningkatkan profesionalisme guru,” ujarnya.

H. Holil yang juga Ketua Paguyuban Masyarakat Garut Utara (PM Gatra) menyayangkan, besarnya anggaran pendidikan dan riuhnya jargon pemerintah soal pembangunan sumber daya manusia (SDM) tak didukung oleh sistem birokrasi yang efektif dan efesien.

“Birokrasinya masih ruwet. Terus, kalau ada masalah, semua saling lempar tanggungjawab,” tutur salah satu tokoh penginisiasi daerah otonomi baru (DOB) di Jawa Barat tersebut.

Diakui Haji Holil, urusan pembangunan SDM bukan hanya tanggungjawab lembaga eksekutif.

“Para wakil rakyat di lembaga legislatif juga harus aktif melakukan pengawasan terhadap Kementerian Pendidikan dan Kementerian PAN RB,” ujar Fungsionaris Golkar yang maju sebagai calon anggota DPR RI dari Dapil Kabupaten Garut dan Tasikmalaya ini.

H. Holil menegaskan, Tak kalah pentingnya para wakil rakyat dan tokoh-tokoh masyarakat wajib melakukan advokasi agar SK penempatan para guru honorer tersebut tak jadi dibatalkan.

“Jadi semua stakehokder ikut terlibat sesuai dengan porsi masing-masing. Bukankah kita ingin segera menjadikan besarnya jumlah penduduk Jawa Barat sebagai Human Capital?” H. Holil menutup.***

Red/K.101